Cerita Menko Luhut di Balik Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bercerita mengenai pembentukan dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi. Menurutnya sebelum membentuk SWF, Presiden Jokowi terlebih dahulu menanyakan mengenai pentingnya lembaga tersebut.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bercerita mengenai pembentukan dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi. Menurutnya sebelum membentuk SWF, Presiden Jokowi terlebih dahulu menanyakan mengenai pentingnya lembaga tersebut.
"Ini sejarahnya dulu, dulu Pak Presiden tanya saya, Juli. Presiden itu hebat, dan mau mendengar masukan. Beliau tanya SWF itu apa, karena banyak negara sudah punya," ujar Menko Luhut dalam diskusi daring, Jakarta, Kamis (25/2).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang membentuk lembaga penyelenggara pemilu pertama di Indonesia? Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946).
Menko Luhut pun menjelaskan kepada Presiden Jokowi usai mendapatkan paparan dari para anak muda sebelum pertemuan dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
"Waktu ini Presiden Jokowi tanya saya, ada pertemuan dengan crown prince [UEA]. Beliau mau mendengar masukan [untuk dibahas bersama Putra Mahkota]. Saya katakan ini ada SWF, saya bilang ke Presiden saya juga baru tahu Pak. Ternyata sudah banyak negara punya," katanya.
Dia melanjutkan, SWF bisa menjadi mesin pendorong pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia. Hal ini kemudian dibawa dalam pertemuan dengan Putra Mahkota UEA.
"[SWF] inmenjadi engine of growth kita. Kita bisa backdoor listing, lalu ada master fund dan tematic fund. Presiden bicara ke crown prince, dan ternyata UAE leading di hal ini. ADIA [SWF dari UEA] bantu kita," kata Menko Luhut.
ADIA atau Abu Dhabi Investment Authority merupakan dana abadi milik pemerintah UEA. Sementara itu, komitmen juga datang dari International Development Finance Corporation (IDFC) asal Amerika Serikat (AS).
"Finalnya diskusi yang panjang dengan ADIA. Presiden juga ditunjuk dewas (dewan pengawas) pemerintah keuangan dan BUMN lainnya independent. Sekarang komitmen USD9,5 juta belum masuk ke mana mana," tandasnya.
Baca juga:
Detail Ketentuan Pajak Dividen untuk Mitra LPI di Aturan UU Cipta Kerja
Bos PermataBank Ditunjuk Jokowi Jadi CEO Lembaga Pengelola Investasi
Sri Mulyani: Indonesia Tak Bisa Terus Membangun Hanya Melalui Utang
Sri Mulyani soal Investor LPI: Kita Tidak Meminjam Uang Mereka
Sri Mulyani Pastikan Mega Skandal Keuangan Malaysia Tidak Terjadi di LPI Indonesia
Pemerintah Optimis LPI Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021