Perkuat UMKM Jadi Penopang Ekonomi, BSI Sudah Salurkan Pembiayaan Rp47 Triliun Hingga Juni 2024

BSI secara kontinu akan terus mengajak para pelaku usaha UMKM untuk ikut dalam pameran/kegiatan rutin BSI.

UMKM
Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Pemilu 2024
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

RUU Kementerian Negara
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

RUU Kementerian Negara
Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025

Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.

PPN 12 persen
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.

APBN
Peneliti: Tantangan Prabowo-Gibran ke Depan Berat, UU MD3 Perlu Direvisi

Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat

uu md3
Indonesia Dibantu AS Bakal Bangun Pembangkit Nuklir, Lokasinya di Kalimantan Tengah

Pengembangan PLTN ini juga dibantu oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia pun berharap proyek pengembangan ini akan segera rampung di tahun 2024.

Pembangkit Nuklir
Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun

Airlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

PSN
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya

Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.

Tukin PNS Naik
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Sumbang Rp350 Triliun ke Negera, Menteri ESDM: Kalau Kesejahteraan PNS Tak Diperhatikan Ya Susah

Bahlil juga mengajak semua insan Kementerian ESDM untuk menatap masa depan dan berbuat lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

PNS
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran