DPR Beberkan Alasan RUU Migas Belum Jadi Prioritas
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas baru akan dibahas setelah RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) disahkan. Semula dua RUU ini akan selesai di tahun 2021, namun karena pandemi, maka harus dipilih salah satunya.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas baru akan dibahas setelah RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) disahkan. Semula dua RUU ini akan selesai di tahun 2021, namun karena pandemi, maka harus dipilih salah satunya.
"Karena covid hanya ada 1 undang-undang yang dimintakan untuk dituntaskan di DPR ini dalam setiap tahun masa sidang," kata Sugeng dalam diskusi panel bertajuk Improving Oil and Gas Invesment Climate to Achieve Energy Security via Increasing Reserves & Production, Jakarta, Rabu (2/12).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Apa pencapaian Kejagung yang membuat Komisi III DPR memberikan apresiasi? “Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini. Bahkan hasil kepuasan tertinggi ini tidak hanya baru sekali ini saja, tapi juga terjadi pada hasil survei-survei sebelumnya." |Konsistensi inilah yang kadang sangat sulit kita jaga, makanya pencapaian ini harus menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum yang lain,” ujar Sahroni dalam keterangan (2/9).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
Dia menjelaskan, RUU Migas sejak tahun 2015 sudah masuk dalam Prolegnas DPR untuk dibahas. Lalu tahun 2018 sudah dilakukan sidang paripurna. Hanya saja waktu itu dari pihak pemerintah belum juga memberikan jawaban.
Bahkan Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) untuk segera dibahas oleh kementerian terkait. Namun dalam surat tersebut juga tidak dicantumkan daftar inventaris masalah (DIM).
"Ya mohon maaf, artinya pemerintah belum siap. Itu di 2018, sampai habis periodenya," kata Sugeng.
Untuk itu DPR pun lebih memprioritaskan daftar RUU energi lainnya untuk di bahas. Salah satu RUU yang dibahas tentang Minerba yang sudah selesai pada tahun pertama masa sidang DPR periode 2019-2024.
"UU Minerba alhamdulillah sudah dituntaskan di tahun sidang pertama," kata dia.
Pada tahun kedua ini, DPR akan memprioritaskan RUU EBT. Setelah itu baru akan memprioritaskan RUU Migas. Pembahasannya pun akan dilakukan Januari 2021 mendatang.
"Insya Allah secara simultan, Januari 2021 setelah masuk reses, baik naskah akademik maupun legal draftnya. Kalau sudah siap, akan segera kira paripurnakan (RUU EBT), maka kita menyusul akan bahas RUU Migas. Jadi simultan," tandasnya.
Baca juga:
Lima Upaya Pemerintah Tingkatkan Investasi Sektor Migas
Sektor Migas Tak akan Ditinggalkan Meski RI Kembangkan Energi Terbarukan
SKK Migas: Produksi Minyak RI Terus Menurun Sejak 1998
Kejar Target 1 Juta Barel, Pemerintah Kebut Pengumpulan Data Potensi Hulu Migas
Indonesia Bisa Contoh Libya Kejar Target Produksi Satu Juta Barel Minyak per Hari
Stok AS Turun, Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi dalam 8 Bulan