DPR harap BPK dihuni orang bersih dari kasus hukum

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma berharap BPK dihuni orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Selain itu, calon yang nantinya harus terpilih adalah yang bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan dan tidak memiliki masalah hukum.

2017-04-02 11:15:00

BPK

Komisi XI DPR RI akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanggal 6 April 2017. Ini segera dilakukan mengingat masa tugas dua anggota BPK saat ini akan segera berakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, sebelum melakukan fit and proper test, setiap anggota komisi telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pihak-pihak yang memberikan masukan, kata Eva, bisa melakukan secara langsung ke individu-individu anggota atau sekretariat komisi.

Orang lain juga bertanya?

"Selain itu, bisa lewat opini publik. Misal, di media (massa) maupun medsos (media sosial) kok," kata Eva di Jakarta, Minggu (2/4).

Mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014 itu berharap BPK dihuni orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Selain itu, calon yang nantinya harus terpilih adalah yang bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan dan tidak memiliki masalah hukum, utamanya korupsi.

"Masalah korupsi masih akut di Indonesia. Jadi, perlu komisioner-komisioner yang berintegritas dan ini dibuktikan di track record maupun di perspektif saat fit and proper test kelak," kata Eva.

"Artinya, calon yang bermasalah hukum, apalagi korupsi tidak layak berada di BPK," tegasnya.

Dia berharap ada keterwakilan dari kaum hawa. Sebab, kata dia, dirinya gagal memperjuangkan adanya pemimpin perempuan di Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) "Saya sebagai aktivis perempuan, ingin pecah telur, ada komisioner perempuan. Saya sudah gagal di BSBI, semoga goal di BPK dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Eva.

Diketahui, dua anggota BPK yang segera mengakhiri masa jabatannya yaitu, Wakil Ketua merangkap anggota BPK Sapto Amal Damandari, serta Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.

Pemilihan anggota BPK selalu menjadi sorotan. Sebab para pegiat antikorupsi terus mengkritisi proses pemilihan yang terlalu politis lantaran dilakukan di DPR tanpa melibatkan panitia seleksi.

Selain itu, para pegiat antikorupsi juga menyoroti terpilihnya anggota BPK yang terafiliasi partai. Keberadaan mereka dinilai berpotensi melemahkan kerja institusi.

(mdk/idr)

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 1 tahun yang lalu

DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video 1 tahun yang lalu