DPR heran orang menentang OJK malah lolos seleksi Dewan Komisioner
"Saya tidak tahu apakah Pansel tidak mengerti atau khilaf, kok orang yang menentang OJK dulu justru lolos tahap II. Orang yang lolos ini tidak menghendaki adanya OJK, aneh buat saya, apa tujuannya? Ini ada semacam perkoncoan," ucap Hatta.
Anggota Komisi XI DPR RI, M Hatta mengkritik kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang telah meloloskan 35 nama di tahap II proses penyeleksian. Menurut Hatta, Pansel OJK sarat konflik kepentingan seperti pertemenan sehingga hasil tidak proporsional dan profesional.
Hatta menilai, 35 nama yang lolos seleksi tahap II tidak terdapat nama-nama yang sebelumnya cukup berhasil memimpin OJK selama ini, seperti Ketua OJK Muliaman D Hadad dan anggota OJK Nelson Tampubolon. Lebih parah lagi, Pansel malah meloloskan nama-nama yang menentang berdirinya OJK dulu kala.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Saya tidak tahu apakah Pansel tidak mengerti atau khilaf, kok orang yang menentang OJK dulu justru lolos tahap II. Orang yang lolos ini tidak menghendaki adanya OJK, aneh buat saya, apa tujuannya? Ini ada semacam perkoncoan," ucap Hatta saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/3).
Hatta menilai, penjelasan Pansel DK OJK kemarin tidak menerangkan penyebab gagalnya sejumlah nama dalam proses penilaian tahap 2 calon DK OJK. Pansel hanya menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dan kriteria-kriteria penilaian mereka terhadap calon DK OJK, sementara yang diharapkan adalah penjelasan mengenai mengapa beberapa calon yang kredibel dan berpengalaman di sektor jasa keuangan justru gagal di tahap II.
"Pansel ini sudah tidak pantas bekerja untuk periode ke-2 DK-OJK ini. Bubarin saja Panselnya. Saya khawatir kalau pemilihan seperti ini ujung-ujungnya OJK dibubarkan. Kinerjanya sekarang sudah bagus, ibaratnya mereka bayi baru lepas dari induk tapi sekarang mereka sudah mandiri finansial."
Hatta menyarankan agar UU OJK bisa direvisi dan kemudian pemilihan DK-OJK bisa dilakukan di DPR dan secara terbuka. Dengan begini, orang bisa tahu siapa yang pantas dan tidak memimpin regulator sektor keuangan Tanah Air.
"Sekarang pansel itu ngawur, mereka dulu memfitnah DPR ketika mendirikan OJK. Saran saya pemilihan DK OJK bisa seperti pemilihan Ketua BPK. Khawatirnya saya OJK bisa dibubarkan."
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya diisi orang profesional yang independen, bukan oleh orang-orang yang dekat dengan Menteri Keuangan.
"Kalau OJK diisi oleh orang-orang dekat Menteri Keuangan, maka kerja OJK dapat menjadi tidak independen dan tidak profesional," kata Rizal Ramli seperti ditulis Antara di Jakarta, Selasa (28/2).
Menurut Rizal, proses seleksi calon anggota OJK yang dilakukan secara tertutup tidak objektif.
Rizal menilai, hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi yang diketuai Menteri Keuangan, memilih calon anggota OJK berdasarkan faktor kedekatan.
"Saya dulu turut merancang pembuatan UU OJK. Proses seleksi calon anggota OJK sepatutnya secara terbuka, objektif dan independen," ucap Rizal.
Baca juga:
Ini tugas Kemenkeu, BI, OJK, LPS tangkal krisis muncul di Tanah Air
Ini 10 penilaian buat lolos Dewan Komisioner OJK tahap II
Rizal Ramli: Proses seleksi DK OJK sepatutnya secara terbuka
Pansel dinilai tak objektif tentukan calon Dewan Komisioner OJK
Kandidat Dewan Komisioner OJK harus bebas konflik kepentingan