DPR minta KKP tak hanya tangani pencurian ikan ilegal
KKP juga harus fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Sebab, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak hanya fokus pada penanganan pencurian ikan. Menurutnya, masih banyak hal strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.
Dia menilai, KKP juga harus fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Sebab, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Bagaimana cara Kementerian KKP meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat? Hadirnya Ulammart ini menjadi salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan angka konsumsi ikan, tentunya melalui produk olahan UMKM yang semuanya sudah terjamin mutunya," jelas Erwin.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"Konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun," kata Bambang seperti ditulis Antara, Sabtu (22/10).
Dengan menurunnya produksi ikan nasional, maka akan membuka peluang lebih besar terhadap impor ikan. Padahal, jika pemerintah menyeimbangkan peningkatan sektor perikanan dari internal dan eksternal, maka Indonesia tidak perlu mengimpor ikan dari negara lain.
Selain itu, Bambang juga mendesak agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rangkaian kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara, menyempatkan diri berkunjung ke pabrik pengolahan dan pengalengan ikan PT Delta Pasific Indotuna, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
Dalam kegiatan ini, JK mendapati pasokan ikan menurun drastis lantaran kapal-kapal terhambat beroperasi akibat adanya aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Aturan tersebut yakni moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan transhipment sejak 2014, serta kewajiban pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan.
Bahkan, untuk bisa tetap berproduksi, sebagian pabrik pengolahan ikan sudah mengimpor bahan baku ikan, meski sebenarnya ikan yang dibutuhkan melimpah di perairan Indonesia. Hanya saja tidak ada kapal nelayan yang mengambil ikan-ikan tersebut lantaran terbentur aturan yang dikeluarkan oleh KKP.
"(ikan sudah impor) Iya kita perlu perhatikan itu," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3).
Baca juga:
Menteri Susi sebut nelayan di era Jokowi lebih baik dibandingkan SBY
Menteri Susi: Hambatan terbesar benahi perikanan dari dalam negeri
2 Tahun menjabat, Jokowi naikkan PDB perikanan hingga 8,36 persen
Akibat aturan Menteri Susi, ribuan tenaga kerja Bitung terancam PHK
Anak buah Menteri Susi kembali tangkap kapal ikan asing
Mogok melaut nelayan ancam kemajuan maritim Indonesia
Pengusaha tak terima dituding jadi mafia di Muara Baru