DPR sebut sektor penerbangan RI masih berapor merah di mata dunia

Target menjadi anggota ICAO pada tahun depan tidak sejalan dengan perbaikan penerbangan dalam negeri.

2015-11-19 11:34:50

kementerian perhubungan

Pemerintah kembali mencalonkan Indonesia menjadi Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) periode 2016-2019. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa lebih aktif dalam penyusunan kebijakan penerbangan sipil dunia yang dibuat ICAO dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan regional baik di bidang navigasi, keamanan, pengelolaan bandara, maupun upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sayangnya, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fari Djemi Francis menilai target menjadi anggota ICAO pada tahun depan tidak sejalan dengan perbaikan penerbangan dalam negeri. Dia melihat masih sering terjadinya kecelakaan di maskapai penerbangan nasional menjadi nilai minus di mata penerbangan dunia.

"Contohnya kejadian jatuhnya Air Asia, lalu ada catatan yang perlu diperbaiki pada air navigation services," ujarnya saat acara 'Seminar Dinamika Penerbangan Indonesia' di Graha CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (19/11).

Bahkan, menurut dia, kondisi penerbangan dalam negeri diperparah dari penilaian Uni Eropa. Di mana mereka memasukkan 62 maskapai penerbangan Indonesia ke dalam daftar hitam yang dilarang terbang di wilayah Eropa.

"62 maskapai penerbangan nasional yang masuk daftar hitam termasuk maskapai terkenal dan memiliki market share tinggi di Indonesia seperti Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air dan Batik Air. Hampir semua maskapai lokal dan perusahaan penerbangan perintis di Indonesia juga masuk ke dalam daftar hitam tersebut," jelas dia.

Menurutnya, daftar hitam itu harus menjadi hal yang serius untuk diperhatikan karena dibuat dengan dasar utama standar keamanan penerbangan internasional.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/bim)

Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna

Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global.

Pertahanan Indonesia 1 tahun yang lalu

Rapat dengan Komisi I DPR RI, BIN Beberkan Kondisi Keamanan Negara Jelang Pilkada 2024

BIN diminta oleh Komisi I DPR RI untuk terus bekerja secara profesional.

Badan Intelijen Negara 1 tahun yang lalu

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

RUU DKJ 1 tahun yang lalu

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

RUU DKJ 1 tahun yang lalu

DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Beras Bulog 1 tahun yang lalu

Said Abdullah: Jabatan Tidak untuk Selama-lamanya

Said diketahui sudah lima kali terpilih menjadi Anggota DPR RI sejak 2004. Said menyebut dia kembali maju pada Pileg 2024 lalu karena perintah partai.

Berita Said Abdullah 1 tahun yang lalu

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden 1 tahun yang lalu

DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat

DPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif

DPR 1 tahun yang lalu

Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

DPR 1 tahun yang lalu

Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak

Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden 1 tahun yang lalu

Baleg DPR: UU Telah Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

kabinet Prabowo-Gibran 1 tahun yang lalu

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Jakarta 1 tahun yang lalu