DPR soal aturan taksi online: Itu sebuah keniscayaan, semua pihak mesti legowo
Langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sama dengan yang terjadi di sejumlah negara maju dalam mengatur bisnis angkutan umum berbasis teknologi.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhiddin M. Said menegaskan bahwa aturan bagi penyelenggara armada online seperti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak.
"Layaknya kehadiran layanan taksi online, aturan untuk mereka pun sebuah keniscayaan. Hendaknya semua pihak mesti legowo, karena PM 108/2017 itu sudah bagus sekali," ungkap Muhiddin di Jakarta, Selasa (20/3).
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Dari mana keberangkatan kereta api Lebaran di Jakarta? Pertama, keberangkatan Kereta Api (KA) lebaran dari Jakarta dilakukan dari empat stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kenapa pelaku membunuh driver taksi online? "Saya tulang punggung keluarga, setelah bapak dipenjara tersangkut kasus pidana ganjal ATM di Yogya. Ibu juga bingung minta saya untuk biayai kuliah adik yang di Bandung," kata Baaghastian.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sama dengan yang terjadi di sejumlah negara maju dalam mengatur bisnis angkutan umum berbasis teknologi.
"Namamya keselamatan penumpang itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar hingga dengan sendirinya dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab pemerintah selaku regulator. Permen 108/2017 sudah sangat mengakomodir semua pihak,hingga sejatinya operator pun harus memberikan dukungan penuh," tukasnya.
Dicontohkaannya, untuk urusan KIR, mau tidak mau harus dilaksanakan, sebab kendaraan itu baik punya pribadi angkutan umum baru atau lama harus diuji kelayakannya, dan ini lumrah untuk semua moda transportasi tak terkecuali angkutan umum.
"Adapun soal keluhan mahalnya SIM A Umum saya kira Kementerian Perhubungan dan para operator bisa duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Mungkin kementerian bisa koordinasi dengan Kakorlantas/Dirlantas. Saya kira soal SIM A Umum itu secara bijak dapat di atasi dengan koordinasi yang baik."
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama menilai langkah Kemenhub pasca terbitnya PM 108/2017 di mana salah satunya melakukan moratorium rekrutmen pengemudi taksi online suatu hal yang bijak.
Dikhawatirkannya, masifnya penambahan pengemudi berbasis online baru yang terus dilakukan perusahaan transportasi online menjadi persaingan tidak sehat. Masalah ini bisa terjadi jika jumlah antara permintaan dan pasokan tidak seimbang.
"Kami melihat banyak sekali dibuka counter pendaftaran driver baru, sehingga bertumbuh masif sekali. Ini tugas Kemenhub. Semakin banyaknya driver ini, tapi tidak seimbang antara demand dan supply. Kalau dari media, katanya ada 175 ribu driver dan ini akan bertambah setiap harinya. Moratorium yang sudah dilakukan Pak Menhub, menurut kami bagus sekali," katanya singkat.
Baca juga:
Sindikat pembobol software Grab raup Rp 6 miliar
Kena tarif Rp 500.000 jadi sebab sopir taksi online keberatan buat SIM A Umum
Menteri Rudiantara janjikan dashboard pemantau taksi online rampung pekan depan
Cara mudah atur keuangan bagi pengemudi online agar cicilan lancar
Sopir taksi online minta MK kaji larangan penggunaan GPS