Ekonomi tengah sulit, pemberian PMN besar untuk PLN ditentang DPR
" Apalagi saat ini tengah dilakukan penghematan di hampir seluruh K/L," ujar Iskandar.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Iskandar D Syaichu, mempertanyakan alasan pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Sebab, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya stabil dan semestinya pemerintah melakukan penghematan besar-besaran.
"PMN waktu kita setujui beberapa bulan lalu dengan sekarang kan beda. Beda kondisi ekonomi. Apa pembenaran pemberian PMN pada APBNP 2016 di tengah kondisi ekonomi yang sulit? Apalagi saat ini tengah dilakukan penghematan di hampir seluruh K/L," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).
Senada dengan Iskandar, anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menambahkan saat DPR mengesahkan pengajuan PMN yang lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diasumsikan sekitar 5,6 persen Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen.
"PMN di 2015 sudah dibahas mendalam waktu itu, dan kami memberikan persetujuan dalam PMN itu. Karena untuk kemandirian energi, infrastruktur, pangan dan sebagainya. Tapi kan asumsi kita waktu itu pertumbuhan ekonomi 5,6 persen Sekarang ini meleset semua, karena pengaruh global juga," imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah sedianya perlu mempertimbangkan besaran penyertaan modal untuk PLN sebesar Rp 13 triliun. Dirinya tidak menginginkan, karena PMN yang diajukan terlampau besar menyebabkan keuangan negara menjadi jebol.
"Dengan PMN ini bagaimana kondisi keuangan kita? Apa tidak ingin mengoreksi besaran PMN ini? Karena pasti di luar nanti tanya kenapa DPR dikit-dikit setuju. Kami mengingatkan tentang PMN ini, kami setuju percepatan, tapi kita harus empati juga dalam situasi sekarang ini. Di mana pak Menkeu juga paham betul," ungkapnya.
Baca juga:
DPR belum beri keputusan penambahan PMN BUMN di RAPBN-P 2016
Diusulkan dapat PMN, manajemen keuangan BPJS Kesehatan dipertanyakan
Ini alasan Menkeu Bambang berikan PMN besar PLN dan BPJS Kesehatan
Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Dapat tambahan PMN Rp 13,6 T, PLN bakal bangun PLTMG
Wapres JK tolak kemungkinan suntikan PMN pada PLN di APBN-P 2016
Menteri Rini siap kembali perjuangkan PMN di APBN-P 2016
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk menekan polusi? “Mangrove ini luar biasa manfaatnya, selain dari aspek lingkungan juga memberi manfaat lain bagi manusia. Apalagi saat ini kualitas udara memburuk akibat polusi. Ini jadi ikhtiar kami memberikan multiple effect untuk lingkungan, ekonomi juga kesehatan,” papar Arief.
-
Siapa yang diangkat menjadi Pahlawan Nasional? Setelah kematiannya yang tragis, nama Amir Hamzah semakin semerbak di telinga masyarakat Indonesia. Ia juga diakui dan dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Sampai puncaknya, pada tahun 1975, nama Amir Hamzah ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).