ESDM serahkan proses hukum korupsi 21 gardu listrik ke kejaksaan
Selama ini wewenang pengawasan proyek pembangunan gardu yang dilaksanakan oleh PLN, ada di unit satuan kerja (satker).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengaku tidak akan ikut campur terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gardu induk pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara milik PT PLN yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi.
Menurut Jarman pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. "Kita serahkan ke hukum saja," ujar Jarman, di Jakarta, Kamis (12/2).
-
Mengapa PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia. Upaya tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam melakukan transisi energi di tanah air.
-
Bagaimana Kodeks Rohonczi ditulis? Buku tulisan tangan yang panjang ini memiliki 448 halaman kertas. Setiap halaman memiliki antara 9 dan 14 baris simbol dengan format kecilnya menyerupai buku doa.
-
Kapan PLTA Kracak diresmikan? Sebagian besar desain gedung pembangkit tidak diubah sejak pertama diresmikan pada 1926, dan hanya diperbarui sesuai bentuk awal.
-
Bagaimana PLN mendemonstrasikan transformasi digitalnya? Transformasi digital yang dilakukan PLN mampu membawa PLN menjadi perusahaan yang memiliki customer experience yang diakui di kancah global. "Lewat transformasi digital, PLN mengubah proses bisnis menjadi lebih ringkas, sederhana dan transparan. Terdapat 13 transformasi digital yang telah dilakukan PLN secara end to end dari hulu hingga ke hilir,” tegas Darmawan.
-
Siapa yang mendukung rencana Korlantas Polri untuk menggunakan NIK di SIM? Rencana Korlantas Polri ini pun lantas mendapat respons positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai hal tersebut ke depannya akan menciptakan sistem birokrasi yang sederhana dan tidak lagi berbelit-belit.
-
Apa yang diubah oleh Korlantas Polri terkait ujian praktik SIM? Korlantas Polri resmi mengubah sirkuit untuk ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi (SIM).
Jarman menegaskan, selama ini wewenang pengawasan proyek pembangunan gardu yang dilaksanakan oleh PLN, ada di unit satuan kerja (satker). Unit ini memastikan bahwa proses pembangunan sesuai dengan prosedur.
"Kita prinsipnya itu, pengasawan dilaksanakan oleh satker di PLN. Jadi dia harus sesuai dengan prosedur dan dikerjakan dengan tata waktu. Jadi kita awasi," katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan keterlibatan pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Jarman enggan memberikan tanggapan lebih lanjut. "Itu nanti kita serahkan pada hukum. Kita kan nggak melakukan sendiri," tegasnya.
Informasi saja, kasus ini bermula saat PLN melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Proyek pembangunan tersebut menelan anggaran sekitar Rp 1,06 triliun yang bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2011-2013.
Sejauh ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan 7 orang tersangka yang dijerat dengan pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Empat orang dari PLN dan tiga lainnya dari pihak swasta.
(mdk/noe)