Genjot Pemulihan Ekonomi, PUPR Telah Serap Anggaran Rp 10,6 T per 1 Februari
PUPR terus berupaya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp10,6 triliun atau 7,08 persen dari total anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp10,6 triliun atau 7,08 persen dari total anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.
"Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya, Selasa (2/1).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket. Hingga awal Februari 2021 tercatat sesuai data emonitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp 17,5 triliun.
Alokasi Anggaran
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun. Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 on going), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Kemudian di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun. Sementara di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807.
Tercatat realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp 24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja. Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
(mdk/bim)