Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur
Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan RPJMN 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun. Kontribusi APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun lalu swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun.
Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun. Angka tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi-JK untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015-2019 di RPJMN sebesar Rp 4.700 triliun, tidak hanya dipenuhi oleh sektor APBN maupun BUMN. Namun, pemerintah juga turut melibatkan pihak swasta.
"Kalau kita lihat total kebutuhan infrastruktur 2015 -2019 di RPJMN itu Rp 4.700 triliun. Akan ada kebutuhan yang terpenuhi dari sektor pemerintah maupun BUMN. Ini juga kesempatan swasta untuk bisa masuk ke pembangunan infrastruktur kita," ujar Hadiyanto di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).
Hadiyanto menjelaskan dari angka tersebut kontribusi APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun lalu swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun.
Pemerintah telah menargetkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada 2018 mendatang sebesar Rp 409 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 161,2 triliun.
Untuk belanja non K/L pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur Rp 182,8 triliun. Lalu untuk fasilitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 48,1 triliun, Infrastruktur sosial Rp 9 triliun, serta dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,9 triliun.
"Kita masih pembahasaan di RAPBN menyediakan infrastruktur sebesar Rp 409 melalui K/L segala macam. Jadi, itu yang akan kita terus optimalkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang sudah dalam Perencanaan pembangunan," pungkasnya.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana proses pembangunan IKN Nusantara? Pemindahan Ibu Kota Selesai 15-20 Tahun Pembangunan IKN Nusantara sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama sampai dengan tahun 2024 adalah pembangunan dan pemindahan tahap awal.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Bagaimana proses pembiayaan pembangunan IKN? Diperkirakan perlu dana sekitar Rp466 triliun, yang akan dibiayai melalui berbagai skema, APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan internasional, dan skema pendanaan kreatif seperti crowdfunding.
Baca juga:
Bertemu Menhub Asia & Eropa, Budi Karya tawarkan proyek transportasi RI
Menko Luhut: Investasi pembangunan Pelabuhan Benoa Rp 1,7 triliun
KemenPUPR ingatkan BUMN tak kuasai proyek infrastruktur
Pengusaha swasta usul batas nilai proyek boleh digarap BUMN naik menjadi Rp 100 M
3 Tahun berkuasa, pemerintah Jokowi klaim juarai pembangunan infrastruktur
Kapolda Jabar jamin proyek strategis nasional aman tak ada gesekan
Hasto ingatkan pentingnya Sungai Citarum jadi peradaban warga Jabar