Indef sebut Dolar AS akan tetap jadi mata uang perdagangan global
Pemerintah juga tidak bisa mengubah acuan ekonomi dari Dolar ke mata uang lainnya. Mengingat, Dolar sudah ditetapkan menjadi mata uang perdagangan dunia, sehingga membutuhkan waktu lama jika perdagangan Indonesia benar-benar tidak mengacu pada Dolar.
Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia tidak berpatok pada Amerika Serikat dalam mengukur perekonomian. Salah satunya dengan mengukur perekonomian Indonesia melalui nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, karena ekonomi Amerika sendiri tidak mencerminkan fundamental ekonomi nasional.
Founder Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini mengatakan bahwa Indonesia memang tidak perlu menjadikan dolar sebagai patokan dari perekonomian nasional.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang dimaksud dengan nilai tukar Dolar Singapura dan Rupiah? Nilai tukar antara Dolar Singapura dan Rupiah mencerminkan perbandingan nilai antara mata uang Singapura (SGD) dan mata uang Indonesia (IDR).
-
Apa yang terjadi pada nilai tukar rupiah ketika Indonesia mengalami hiperinflasi di tahun 1963-1965? Di tahun 1963 hingga Soekarno lengser sebagai Presiden tahun 1965, Indonesia mengalami hiperinflasi sebesar 635 persen dengan nilai tukar rupiah saat itu berkisar Rp11 per USD1.
"Pak Presiden menyatakan mengukur ekonomi bagus atau tidak jangan cuma pada dolar. Tapi juga mengacu ke mata uang negara lain. Saya sebut USD 1.000 di sini bisa dapat macam-macam. Tapi USD 1.000 di Amerika malah tidak bisa hidup," kata Didik di Jakarta, Kamis (8/12).
Meski begitu, pemerintah juga tidak bisa mengubah acuan ekonomi dari Dolar ke mata uang lainnya. Mengingat, Dolar sudah ditetapkan menjadi mata uang perdagangan dunia, sehingga membutuhkan waktu lama jika perdagangan Indonesia benar-benar tidak mengacu pada Dolar.
"Kalau mau ke arah situ prosesnya lama kita. Lama sekali diperlukan 3 dekade, 5 dekade. Memprediksinya itu perlu waktu lama. Tetep uang yang paling besar itu dolar. Yang menguasai arus perdagangan itu ya dolar. Seperti sungai, yang jadi bendungan itu ya dolar," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan ekspor Indonesia yang lebih dominan ke negara Asia dan Eropa. Di mana China sebesar 15,5 persen, Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen. Untuk itu, Presiden Jokowi mengusulkan agar ukuran perekonomian Indonesia dapat di ukur dari negara-negara yang menjadi sasaran ekspor Indonesia.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan kurs Rupiah dan Dolar bukan lagi tolak ukur yang tepat. Harusnya kurs yang relevan adalah kurs Rupiah melawan mitra dagang terbesar Indonesia.
"Kalau kita masih bawa itu bisa berbahaya. Sementara kalau kita ukur ekonomi kita pakai Euro, Yuan, Renminbi, Korean Won, Poundsterling akan berbeda. Mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus, kalau Tiongkok terbesar seharusnya Rupiah Renminbi terbesar. Kalau Jepang, ya kursnya kurs Rupiah Yen. Ini penting untuk edukasi publik, untuk tidak hanya memantau kurs Dolar AS semata. Tapi yang lebih komprehensif," ujar Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Baca juga:
IAI sebut akuntan Indonesia belum bisa bersaing di level ASEAN
Menteri Susi sebut ekspor ikan Indonesia bakal terus melesat
Rupiah terus menguat, sentuh level Rp 13.271 per USD
Ini strategi Sri Mulyani permudah swasta bangun infrastruktur RI
Wapres JK: Tambah utang Rp 1.000 triliun itu fakta harus kita capai
Jokowi: Jika setengah WP ikut TA, kita tak perlu utang luar negeri
Wapres JK: Krisis Amerika tidak akan sebesar kampanye Donald Trump