Ini penyebab perbaikan gini ratio di Indonesia
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2015-September 2016. Pertama, adanya kenaikan pengeluaran perkapita per bulan pada kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (gini ratio) pada September 2016 sebesar 0,394, menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397. Dibanding September 2015, gini ratio ini juga menurun 0,008 poin dari 0,402.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2015-September 2016. Pertama, adanya kenaikan pengeluaran perkapita per bulan pada kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
"Adanya kenaikan pengeluaran penduduk kelompok terbawah dan menengah, dibanding 20 persen kelompok penduduk teratas. Di mana kelompok terbawah sebesar 4,56 persen, kelompok menengah sebesar 11,96 persen, dan kelompok teratas sebesar 3,83 persen," ujar Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2).
Kedua, menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, atau dibantu pekerja tidak dibayar. Hal ini merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah sebagai dampak dari lebih kondusifnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, terjadi peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri (dibantu pekerja tidak dibayar) sebesar 4,77 persen, dari 37,7 juta pada Agustus 2015 menjadi 39,5 juta pada Agustus 2016.
"Untuk lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan angkutan peningkatannya jauh lebih tinggi lagi. Yaity sebesar 9,44 persen dari 18 juta pada Agustus 2015 menjadi 19,7 juta pada Agustus 2016," imbuhnya.
Keempat, kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari ipaya pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.
Baca juga:
September 2016, gini ratio RI turun tipis
Atasi ketimpangan, kebijakan pemerataan harus digalakkan pemerintah
Warga miskin DKI Jakarta kini mudah dapat bantuan nontunai
Mengungkap sisi gelap Hong Kong, orang miskin hidup di 'peti mati'
Mensos sebut PKH efektif turunkan angka kemiskinan
Mensos sebut PKH efektif turunkan angka kemiskinan
Warga miskin di Bekasi berobat ke RS cukup pakai kartu keluarga
Warga miskin di Bekasi berobat ke RS cukup pakai kartu keluarga
Meratapi kehidupan warga Yaman terlantar akibat konflik