Menko Darmin Pastikan Asing Tak Bisa Investasi Warnet di Indonesia
"Dua hal pengupasan umbi-umbian, dia dikeluarkan dari DNI bukan karena mengundang asing masuk. Dia dikeluarkan karena mau menyederhanakan, tak perlu izin BKPM. Begitu juga warnet."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat suara mengenai industri warung internet (warnet) yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurutnya, investasi ini dibuka bukan untuk dikelola asing tetapi lebih kepada upaya pemerintah mempermudah Usaha Menengah Kecil Mikro Koperasi (UMKM-K) dalam pengurusan izin.
"Dua hal pengupasan umbi-umbian, dia dikeluarkan dari DNI bukan karena mengundang asing masuk. Dia dikeluarkan karena mau menyederhanakan, tak perlu izin BKPM. Begitu juga warnet," ujar Menko Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Narine Melkumjan mengatasi situasi darurat ini? Meski begitu Narine Melkumjan tidak terlihat panik. Padahal matanya yang tanpa pelindung terlihat sulit melihat karena kencangnya angin di kecepatan pesawat yang mencapai 300 km/jam itu. Dia kemudian berusaha kembali ke bandara dan mendaratkan pesawatnya dengan selamat.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan dikeluarkannya warnet dari DNI maka masyarakat biasa dapat membuka usaha tanpa harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebab, selama ini setiap pembukaan warnet wajib melakukan pengurusan izin.
"Jadi ini sebenarnya mempermudah masyarakat kita. Jadi warnet dan pengupasan umbi-umbian ini tak perlu lagi mengajukan izin ke BKPM. Ini sebenarnya mempermudah masyarakat. Jadi tidak ada kita membuka investasi warnet dan pengupasan umbi-umbian kepada asing," jelasnya.
Susiwijono menambahkan, sektor ini juga tidak mungkin dimasuki oleh asing. Mengingat jumlah investasi yang ditanamkan khusus sektor ini di bawah Rp 10 miliar. "Syaratnya UMKM-K ini kan investasi di bawah Rp 10 miliar. Itu saja sudah menutup kesempatan bagi asing. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke sini," jelasnya.
(mdk/idr)