Jokowi sudah serahkan RUU Pengampunan Pajak ke DPR
Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Pandjaitan mengatakan, hari ini pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
"Kita di pemerintah ini selalu bicara holistik untuk penyelesaian masalah itu. Jadi tax amnesty juga sudah final, sudah kita kirimkan ke DPR, kita berharap dalam 2-3 minggu kedepan itu sudah bisa selesai," ujar Luhut di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (4/2).
Dalam draf RUU Pengampunan Pajak, kata Luhut, pemerintah mencantumkan dua opsi besaran tarif tebusan yang diberikan. Opsi pertama, tarif dibagi menjadi 1 persen, 2 persen dan 3 persen. Tarif ini diberikan apabila pengemplang pajak menarik dananya yang ada di luar negeri ke Indonesia. Dana yang mereka tarik tersebut tidak boleh ditarik kembali selama satu tahun.
Dana ini nantinya bisa disimpan dalam instrumen investasi di dalam negeri. Hal ini diatur dalam UU Pengampunan Pajak.
Opsi kedua, apabila pengemplang pajak tidak melakukan repatriasi, maka tarif yang dikenakan sebesar 2 persen, 4 persen, atau 6 persen yang disesuaikan dengan termin pengajuan.
"Rata-ratanya itu 2, 4, 6, kemudian kalau dia bawa duit, 1, 2, 3, jadi 1 itu kalau kau bawa langsung duitnya kuartal pertama, tiga bulan pertama kamu dapat 1 persen penaltinya, tapi kalau dua bulan (kuartal) kedua kamu dapat dua, dan seterusnya," jelas dia.
Dalam pengambilan keputusan tersebut, lanjut Luhut, pemerintah sudah meminta masukan dari para pengusaha atau perwakilan perusahaan-perusahaan.
"Kita ini membuat aturan ini kita juga dengar pendapatnya dari para pengusaha tanpa merusak mekanisme yang ada di dalam pemerintahan. Kedua, kita sebenarnya paling target paling besar lagi sebenarnya adalah data base. Sehingga dengan begitu data base kita makin baik," pungkas dia.
Baca juga:
Penerapan tax amnesty idealnya lebih baik ditunda
Usulan tax amnesty dinilai punya banyak kepentingan
Pengamat: Dari Megawati hingga Jokowi, usulan tax amnesty muncul
Jokowi ingatkan DPR dampak buruk pengampunan pajak lambat diterapkan
Menkeu Bambang diminta rampungkan RUU tax amnesty dalam 3 bulan
Meski ditunda, JK yakin UU pengampunan pajak bakal disahkan
Paripurna DPR soal RUU KPK & tax amnesty diundur sampai malam nanti