Jonan minta maaf serapan anggaran Kemenhub di bawah 20 persen
"Pada akhirnya, mungkin kami hanya bisa menyerap 80 persen."
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui penyerapan anggaran kementeriannya masih di bawah 20 persen. Itu disebabkan sejumlah hal.
Diantaranya, ketatnya perencanaan program dan proyek. Ini lantaran Jonan menginginkan proyek di kementeriannya bermanfaat bagi masyarakat.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
"Pertama, soal Amdal beberapa proyek pembangunan pelabuhan, dan bandara, dan kereta api. Di samping Amdal, ada juga masterplan, karena itu amanat undang-undang. Kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, pasti salah kalau tidak ada masterplan-nya," jelas Jonan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu (9/9).
Kemudian, pengadaan barang menggunakan e-catalog. Mekanisme itu tak membutuhkan pembayaran uang muka.
"Jadi pembayaran begitu barang ada dan selesai diuji. Ini seperti beli barang di supermarket. Barang diambil, sudah oke lalu dibayar," katanya. "Jadi tidak ada penyerapan karena tidak ada belanja untuk pembayaran uang muka sama sekali," jelasnya.
Lalu, beberapa proyek infrastruktur batal dikerjakan. Dan penghematan anggaran proyek.
"Contohnya yang gampang saja. Pengadaan sepeda motor, rata-rata Rp 30 juta, saya juga bingung. Ini sepeda motor apa? Apa untuk kerja atau balap? Jadi ini kami koreksi," kata Jonan.
Kendati demikian, Jonan menargetkan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 80 persen di akhir tahun.
"Jadi saya mohon maaf sekali kalau penyerapan anggaran kecil. Karena kami ingin penyerapan itu bukan hanya besarnya tapi kualitasnya," katanya.
"Pada akhirnya, mungkin kami hanya bisa menyerap 80 persen. Tapi bisa kami janjikan kalau realisasi fisik akan lebih bagus hasilnya."
(mdk/yud)