Kendalikan impor, pemerintah bakal identifikasi 500 komoditas
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, untuk mengurangi laju impor maka pemerintah akan mengidentifikasi 500 komoditas yang bila dilihat berdasarkan tingkat kandungannya dapat dikurangi impor yang terkait dengan komoditas tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, untuk mengurangi laju impor maka pemerintah akan mengidentifikasi 500 komoditas yang bila dilihat berdasarkan tingkat kandungannya dapat dikurangi impor yang terkait dengan komoditas tersebut.
Hal ini sesuai dengan hasil rapat kabinet terbatas kemarin (14/8). Pemerintah akan mengurangi nilai defisit neraca perdagangan dengan peningkatan ekspor dan pemberian insentif industri orientasi ekspor.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
"Kita akan mengendalikan impor dengan identifikasi 500 komoditas yang sekiranya bisa di produksi dalam negeri tentu konsumsi barang modal, dan lain-lain. Tentu pemerintah tetap mengutamakan kehati hatian," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (15/8).
Dia menjelaskan, komoditas yang akan dievaluasi ulang tersebut adalah komoditas yang mempunyai substitusi dari komoditas yang diproduksi dalam negeri. Sehingga, pemerintah harus mengidentifikasi industri mana yang kandungan lokalnya tinggi dan mana yang kandungan impornya tinggi.
"Misalnya industri kelapa sawit dan kertas kayu kandungannya tinggi maka ketika identifikasi maka sudah diperhitungkan dan dipilah-pilah," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Juli 2018 mencapai USD 18,27 miliar atau naik 62,17 persen dibanding Juni 2018. Demikian pula jika dibandingkan Juli 2017 impor meningkat 31,56 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, impor nonmigas Juli 2018 mencapai USD 15,66 miliar atau naik 71,54 persen dibanding Juni 2018. Sementara dibandingkan Juli 2017 naik 29,28 persen.
"Lalu, impor migas Juli 2018 mencapai USD 2,61 miliar atau naik 22,20 persen dibanding Juni 2018 dan meningkat 47,09 persen dibanding Juli 2017," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/8).
Baca juga:
BPS: Impor Juli 2018 terbesar sejak 2008
Impor Indonesia naik 62,17 persen selama Juli 2018
Luhut sebut pembangkit listrik tak penuhi TKDN bakal ditunda
Borong minyak kontraktor, Pertamina mampu pangkas impor 300.000 bph
Neraca perdagangan Juli 2018 defisit USD 2,03 miliar
Pemerintah bakal kaji efektivitas aturan devisa hasil ekspor