KKP: Dari 816 pelabuhan di Indonesia, hanya 669 saja yang beroperasi
Banyaknya pelabuhan mangkrak karena tidak dilengkapi fasilitas.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan pemberdayaan 147 pelabuhan yang mangkrak, tidak beroperasi secara optimal, atau masih dalam proses pembangunan. Menurut data KKP, dari 816 pelabuhan di Indonesia sebanyak 669 saja yang jalan.
"Karena itu sudah waktunya kita memberi ruh pada apa yang telah dibangun. Fisik saja tidak cukup," kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Syarief Widjaja seperti dilansir Antara, Senin (12/10).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa Kementan fokus pada perbaikan infrastruktur air dan lahan dalam optimasi lahan rawa? Hasilnya akan menjadikan lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan. "Tata kelola air dan perbaikan infrastruktur irigasi menjadi hal yg krusial dalam pengelolaan lahan rawa," ungkap Mentan Amran.
Menurut Syarief, banyaknya pelabuhan mangkrak karena tidak dilengkapi oleh salah satu fasilitas yang seharusnya dimiliki sebuah pelabuhan seperti tempat pengisian bahan bakar, persediaan air bersih, tempat penyimpanan dingin (cold storage), pasar ikan dan sarana pendukung lainnya.
Kasubdit Pembangunan Pelabuhan Perikanan KKP, Jonet Srialdoko, mengatakan, belum beroperasi atau lambannya proses pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemda juga karena alokasi dana yang terbatas dan kelembagaan yang belum terbentuk dalam rangka pemanfaatan pelabuhan tersebut.
Karena itu, lanjut Syarief, KKP sekarang sedang mengidentifikasi berbagai kekurangan dari pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia dan berupaya melengkapinya agar bisa berjalan optimal, bukan saja sarananya tetapi juga kelembagaannya.
KKP juga akan menyediakan 4.000 kapal kecil 5-10 GT per tahun untuk kelompok-kelompok nelayan di Indonesia mulai tahun depan selama empat tahun dan 200 kapal ukuran 30 GT (inkamina).
"Tahap pertama kelompok nelayan Natuna mendapat 20 unit," katanya dalam pertemuan dengan Bupati Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya.
Dia mengatakan pihaknya sudah mengajak 250 galangan kapal di Indonesia untuk membangun kapal-kapal ini yang tipenya dikaitkan dengan ciri khas daerah masing-masing, sebanyak 17 jenis kelompok kapal.
Saat ini, ujar Syarief, Indonesia mulai mengalami kelimpahan potensi perikanan setelah penerapan kebijakan moratorium kapal asing sejak beberapa bulan lalu dan harus dimanfaatkan oleh para nelayan dengan baik.
"Setahun lalu ada 1.300 izin kapal ikan asing yang mencari ikan di Indonesia, tapi izin ini diduplikasi secara ilegal 5-7 kali lipat. Jika satu kapal Thailand atau Vietnam mampu mengangkut rata-rata 100 ton dan kapal China 300 ton, maka ikan yang dirampok mereka bisa tujuh juta ton. Bagaimana nelayan kita tidak sulit," katanya.
Baca juga:
Dubai Port tertarik bangun Pelabuhan Tanjung Api-Api
Menteri Susi gandeng produsen pangkas harga pakan ikan
Pameran mutiara terbesar di Indonesia akan digelar di Jakarta
Pemerintah gagalkan penyelundupan 320 ribu bibit lobster
Menteri Susi minta pengusaha rumput laut bangun gudang tiap bulan