LIVE

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

menkop teten masduki
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi (©merdeka.com)

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/23). Raker membahas penanganan kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada korban gempa tahun 2006 dan korban pandemi Covid19. © 2023 maverick

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki kembali mendesak Komisi VI DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Teten menilai, aturan saat ini sudah tidak lagi relevan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR.

Namun hingga kini DPR belum merespons lebih lanjut termasuk untuk melakukan pembahasan meski rencana awal pembahasan RUU ini dilakukan pada Oktober 2023.

Akibat molornya pembahasan RUU ini, Teten kembali menagih janji DPR terkait waktu pembahasan lanjutan.

Dia berharap pada momentum akhir masa jabatan DPR RI periode 2019 -2024, RUU Perkoperasian bisa segera ditetapkan.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres,"

kata Teten dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3). 

Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji membenarkan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian belum bisa dilakukan karena hingga saat ini Pimpinan DPR RI belum memberikan kepastian waktu.

"Kami sudah mengirimkan surat ke pimpinan berupa permintaan penugasan pembahasan RUU Perkoperasian. Karena keinginan kita untuk melakukan pembahasan, kita sampai harus kirim surat ke pimpinan," 

terang Sarmuji.

Sebagai informasi, RUU perkoperasian ini merupakan hal yang krusial. 

Teten menilai jika tidak segera dibenahi, banyak koperasi simpan pinjam yang bermasalah dikarenakan selama ini koperasi sudah tumbuh besar namun pengawasannya masih bersifat internal.

"Kementerian Koperasi itu tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Bagi kami ini sangat krusial revisi undang-undang koperasi," kata Teten.


Menurutnya, urgensi dalam RUU perkoperasian ini, pihaknya mengusulkan adanya pengawasan eksternal dan pengadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk koperasi

Lebih lanjut, Teten mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memprioritaskan pengesahan RUU ini.

"Jadi sudah lama ini koperasi ini di kelembagaan dan ekosistemnya tidak dibenahi padahal klaimnya ini koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tapi dibiarkan begitu lama," 

ucap Teten.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
S
Reporter Siti Ayu Rachma
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

DPR Apresiasi Kinerja Kejagung Ungkap Korupsi 'Kakap'

Kejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.

DPR
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Kejaksaan Agung
Menengok Dampak Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos ke Petani dan Pengusaha

PMK dan PP 28/2024 tidak hanya mempengaruhi industri tembakau, tetapi juga berdampak besar pada mata rantai produksi dan distribusi.

Rokok
Menengok Dampak Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos ke Petani dan Pengusaha

PMK dan PP 28/2024 tidak hanya mempengaruhi industri tembakau, tetapi juga berdampak besar pada mata rantai produksi dan distribusi.

Rokok
Menilik Kehidupan Petani Blitar pada Masa Jawa Kuno, Pajak Sawah Naik karena Korupsi Dinas Agraria

Korupsi ternyata sudah ada di negeri ini sejak zaman dulu kala.

Petani
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Berita BPJS Ketenagakerjaan
Terungkap Peran Empat Tersangka dan Satu DPO Kasus Rp22 Miliar Uang Palsu di Jakbar

DPO tersangka inisial I berperan sebagai operator mesin cetak GTO atau yang menjalankan mesin cetak uang palsu.

uang palsu
Penyidik Berpakaian Preman Tenteng Koper Merah Bersarung Hitam Buntut OTT Pemprov Kalsel

Hal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

OTT KPK
Dirut CFX: Ekosistem Kripto Indonesia dalam Tahap Perkembangan Pesat, tapi Masih Hadapi Tantangan

Penguatan ekosistem tersebut sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku industri dan lembaga pendukung.

Bursa Kripto
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

baleg revisi uu pilkada
Duduk Perkara Kasus Korupsi CPO Seret Airlangga Hartarto Rugikan Negara hingga Rp10 T lebih

Mundurnya Airlngga dikaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit p

Airlangga
DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Tak Ganggu Ekonomi

Stabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh

DPR
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

kasus korupsi