Menhub targetkan hemat APBN Rp 1 T dari proyek pengembangan bandara dan pelabuhan
Menhub targetkan hemat APBN Rp 1 T dari proyek pengembangan bandara dan pelabuhan. Efisiensi tersebut dicapai dengan cara bekerja sama bersama pihak swasta dalam mengembangkan bandara dan pelabuhan. Menhub menargetkan paling tidak 15 pelabuhan dan bandara dapat dioperasikan bersama dengan pihak swasta.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan efisiensi alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun. Efisiensi tersebut dicapai dengan cara bekerja sama bersama pihak swasta dalam mengembangkan bandara dan pelabuhan.
"Dari 30 pelabuhan empat diantaranya sudah diserahkan dan bisa beroperasi, dan secara rata-rata pertumbuhannya sekitar lima sampai tujuh persen," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari Antara usai pembukaan acara pameran Indonesia Transport, Logistics dan Maritime Week (ITLMW) 2017 di Jakarta, Selasa (10/10).
Menurutnya, kompetensi yang dimiliki oleh swasta dapat meningkatkan kinerja dari pelabuhan itu sendiri, sehingga alokasi APBN seharusnya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan bisa dialokasikan di tempat lain.
Tahun ini, Menteri Perhubungan menargetkan paling tidak 15 pelabuhan dan bandara dapat dioperasikan bersama dengan pihak swasta. Bentuk kerja sama pelabuhan pada umumnya bergerak pada shipping line, pembuatan kapal serta infrastruktur. Namun untuk pengoperasian pelabuhan tetap dikendalikan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan sektor perhubungan merupakan hal penting seperti tulang punggung ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri telah berkomitmen mengalokasikan sebesar Rp 5.500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitas. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu berkerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya target-target pembangunan.
Target yang ingin dicapai pemerintah sendiri adalah mengurangi biaya logistik dari 24 persen menjadi 19,2 persen pada 2019.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
Baca juga:
Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung
Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur
Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Pemerintah dinilai terlalu pesimistis targetkan nilai tukar 2018 Rp 13.500
Darmin sebut kenaikan dana parpol 10 kali lipat tak bebankan APBN
Semester I, BUMN cetak laba Rp 87 T dan sumbang Rp 129 T ke kas negara
Gelar rapat paripurna, DPR bahas RUU APBN dan PAW anggota