Menkeu Bambang: PMN kepada PLN tidak pakai uang, cuma pindah buku
"PMN kepada PLN bersifat non-cash, artinya tidak ada kas yang keluar dari pemerintah."
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan, rencana tambahan dana yang diberikan kepada PT PLN (Persero) melalui penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mengganggu kas negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sebab, penyertaan modal yang diberikan kepada PLN ini bersifat non tunai (non-cash).
"PMN kepada PLN bersifat non-cash, artinya tidak ada kas yang keluar dari pemerintah. PLN butuh akses pinjaman yang besar," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk menekan polusi? “Mangrove ini luar biasa manfaatnya, selain dari aspek lingkungan juga memberi manfaat lain bagi manusia. Apalagi saat ini kualitas udara memburuk akibat polusi. Ini jadi ikhtiar kami memberikan multiple effect untuk lingkungan, ekonomi juga kesehatan,” papar Arief.
-
Siapa yang diangkat menjadi Pahlawan Nasional? Setelah kematiannya yang tragis, nama Amir Hamzah semakin semerbak di telinga masyarakat Indonesia. Ia juga diakui dan dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Sampai puncaknya, pada tahun 1975, nama Amir Hamzah ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bambang menjelaskan, PMN yang dikucurkan untuk PLN ini adalah potensi pajak yang diperoleh dari hasil revaluasi aset perseroan, yang kemudian diserahkan lagi kepada PLN dalam bentuk PMN. Sehingga, pemerintah sejatinya tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk menyuntik modal kepada PLN.
"Untuk menambah kapasitas pinjaman, dia partisipasi revaluasi aset. Pada 2016, hasil (revaluasi aset PLN) mungkin di atas Rp 300 triliun. Ada pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 13,56 triliun," jelas Bambang.
Bambang mengakui, potensi pajak sebesar Rp 13,56 triliun dari hasil revaluasi aset PLN memang cukup besar untuk menambah kas negara. Namun, pemerintah berpikir bahwa PLN bukan perusahaan komersial melainkan perusahaan pelat merah yang wajib melayani masyarakat.
"Pemerintah berpendapat daripada menerima Rp 13,56 sebagai cash, lebih baik diinjeksikan dalam bentuk PMN. Dengan modal yang makin besar, PLN bisa melakukan ekspansi, menambah rasio elektrifikasi, dan jaringan distribusi secara luas. Intinya secara umum, PMN ini tidak ada cash keluar, hanya pemindah-bukuan," ungkapnya.
Sementara terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), tambahnya, pada dasarnya pemerintah hanya memangkas belanja yang tidak bersifat prioritas seperti anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga belanja iklan. Dengan pemangkasan tersebut, pemerintah bisa menghemat Rp 50 triliun.
"Kami tidak memotong lebih besar lagi, karena berharap dari tax amnesty bisa nutup kekurangan. Pemotongan tidak mengganggu output dan outcome K/L," tutup dia.
Baca juga:
Ekonomi tengah sulit, pemberian PMN besar untuk PLN ditentang DPR
DPR belum beri keputusan penambahan PMN BUMN di RAPBN-P 2016
Diusulkan dapat PMN, manajemen keuangan BPJS Kesehatan dipertanyakan
Ini alasan Menkeu Bambang berikan PMN besar PLN dan BPJS Kesehatan
Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Dapat tambahan PMN Rp 13,6 T, PLN bakal bangun PLTMG
Wapres JK tolak kemungkinan suntikan PMN pada PLN di APBN-P 2016