Pemerintah Diminta Beri Sanksi Tegas untuk Angkutan Ilegal Saat PPKM Level 3
Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mendesak pemerintah menjatuhi sanksi tegas bagi moda angkutan darat ilegal yang marak beroperasi saat penerapan PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mendesak pemerintah menjatuhi sanksi tegas bagi moda angkutan darat ilegal yang marak beroperasi saat penerapan PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Shafruhan menerangkan, saat penerapan kebijakan mobilitas masyarakat diperketat moda angkutan darat ilegal akan lebih marak beroperasi. Hal ini lantaran tingginya permintaan penggunaan moda angkutan ilegal yang lebih "kendor" dalam penerapan aturan protokol kesehatan Covid-19.
-
Kapan Pilkada dijalankan? Tujuan Pilkada 2024, seperti pemilihan kepala daerah sebelumnya, adalah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
-
Kapan KNILM melakukan penerbangan perdana? Hari bersejarah itu terjadi pada tanggal 1 November 1928. Saat itu KNILM terbang perdana dari Bandara Andir, Bandung menuju Surabaya.
-
Bagaimana Pilkada dijalankan? Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang dilakukan untuk memilih wakil kepala daerah di Indonesia. Tentu, pelaksanaan pilkada dilakukan dengan sistem yang jelas dan diatur dalam undang-undang.
-
Bagaimana Pilkada serentak dijalankan? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
-
Mengapa transportasi darat menjadi begitu penting di Indonesia? Transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.
-
Di mana ekspedisi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dilakukan? Ekspedisi itu diprakarsai oleh Abdul Kholik sendiri, dengan menyusuri sejumlah bekas jalur baik yang relnya masih tersisa maupun telah berubah jadi pemukiman penduduk.
"Pemerintah harus bisa berikan sanksi tegas bagi angkutan darat ilegal yang akan marak beroperasi saat pengetatan PPKM level 3 di Desember nanti. Ini karena mereka tidak taat protokol kesehatan yang biasanya akan diburu (penumpang)," ucapnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (19/11).
Dengan adanya pemberian sanksi tegas dari pemerintah, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha angkutan ilegal untuk kembali beroperasi. Khususnya di tengah ancaman lonjakan kasus Covid-19 di periode Nataru.
"Jadi, pemberian sanksi tegas bagi angkutan ilegal ini untuk memberikan efek jera. Sehingga, tujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi lonjakan Covid-19 saat Nataru nanti tidak menjadi percuma," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan penerapan PPKM Level 3 selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 demi mencegah lonjakan kasus Covid-19 saat libur panjang.
"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru secara daring, Rabu (17/11).
Dia menjelaskan, wilayah yang berstatus PPKM level 1 dan 2 akan dipukul rata menjadi level 3. "Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," tegasnya.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Beri Stimulus Cegah PHK Massal Saat PPKM Level 3
Organda Usul Biaya Tes Antigen Digratiskan Selama PPKM Level 3
Capaian Vaksinasi Solo Raya Tinggi, Gibran Optimis Tak Ada Lonjakan Covid Akhir Tahun
Dilematis PPKM Level 3, Pariwisata Sudah Bangkit Terancam Ambruk Lagi
Pimpinan MPR Minta PPKM Level 3 saat Nataru Juga Batasi Mobilitas Lintas Negara
Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi Potensi Lonjakan Kasus Covid-19