Pemerintah dinilai masih lemah atasi konflik lahan kelapa sawit
Pemerintah masih menggunakan cara lama dalam menyelesaikan konflik.
Sawit Watch mencatat jumlah konflik antara komunitas dengan pengusaha perkebunan mencapai 776 konflik pada 2015. Banyaknya konflik tersebut dipengaruhi lambatnya kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan secara holistik, sehingga jumlahnya terus meningkat.
Wakil Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo mengatakan, pemerintah masih menggunakan cara lama dalam menyelesaikan konflik. Sehingga, reformasi agraria dalam membereskan ketimpangan kepemilikan lahan dan penurunan konflik akan sulit terealisasikan.
-
Bagaimana upaya pelucutan senjata dilakukan? Ini adalah proses pengurangan atau penghapusan senjata konvensional seperti senjata api, tank, artileri, dan lain-lain. Pelucutan ini sering kali melibatkan pengumpulan, pendaftaran, dan penghancuran senjata yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik.
-
Kapan Sawah Segar Sentul buka? Sawah Segar Sentul buka setiap Selasa–Minggu pukul 09.00-18.00 WIB saat weekdays. Saat weekend, buka pukul 08.00-18.00 WIB.
-
Kenapa Sebelik Sumpah dianggap keramat? Konon, kepercayaan masyarakat Suku Anak Dalam atau Orang Rimbo, siapa yang menggunakan kalung atau gelang Sebelik Sumpah akan terhindar dari sumpah serapah dari orang yang ingin berniat jahat. Sebelik Sumpah layaknya penangkal sumpah. Sumpah-sumpah jelek dari orang yang ingin berniat jahat justru akan kembali kepadanya.
-
Bagaimana cara membersihkan kaca jendela dengan sabun? Langkah selanjutnya, segera lakukan pembersihan pada kaca jendela. Terapkan larutan sabun pencuci piring pada kaca jendela, kemudian usap menggunakan spons layaknya saat mencuci peralatan dapur.
-
Apa yang membuat beras ketan lengket? Beras ketan berbeda dengan beras biasa. Teksturnya yang cenderung lebih lengket membuatnya sering diolah menjadi berbagai hidangan, terutama camilan dan jajanan tradisional di Indonesia.
"Di perkebunan sawit, jumlah konflik yang ada sekarang itu naik. Bagaimana tidak, pemerintah sekarang menyelesaikan konflik itu masih case by case, satu per satu. Jadi lama penyelesaiannya dan janji penyelesaian konflik secara holistik itu tidak tercapai," kata Achmad dalam diskusi Kedaulatan Pangan di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (30/12).
Salah satu lemahnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik terbukti dalam pencabutan perluasan lahan sawit yang belum terealisasikan. Sayangnya, belum ada kebijakan riil dari pemerintah pusat untuk mengatur pencabutan izin tersebut.
Alasannya, lanjut dia, saat ini izin perluasan lahan perkebunan kelapa sawit masih dipegang oleh pemerintah daerah dan provinsi, seperti bupati dan walikota. Sehingga, meski sudah ada pernyataan akan dicabut, hal itu tidak akan berpengaruh selama izin masih dipegang oleh pemerintah daerah dan provinsi.
"Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa izin ekspansi lahan akan dicabut. Tidak akan saya dengarkan, kecuali Pak Jusuf Kalla membuat suatu kebijakan untuk menarik izin dari pemerintah daerah untuk diatur oleh pemerintah pusat," pungkas dia.