Pemerintah dinilai takut holding BUMN diawasi DPR
Dalam beberapa minggu terakhir isu Holding BUMN kembali ramai diperbincangkan. Tak kalah penting, regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai hal ini juga banyak menimbulkan pro dan kontra. Keputusan holding BUMN yang dikeluarkan oleh pemerintah masih memiliki banyak batu sandungan dalam pemberlakuannya.
Dalam beberapa minggu terakhir isu Holding BUMN kembali ramai diperbincangkan. Tak kalah penting, regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai hal ini juga banyak menimbulkan pro dan kontra.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengatakan keputusan holding BUMN yang dikeluarkan oleh pemerintah masih memiliki banyak batu sandungan dalam pemberlakuannya. Salah satunya adalah pengawasan DPR yang dihilangkan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
"Pengawasan DPR dipreteli, justru seharusnya pengawasan sangat diperlukan. Pilih mana pengawasan satu pihak yaitu Pemerintah atau dua pihak Pemerintah dan DPR. Bahkan, bila perlu tiga pihak Pemerintah, DPR dan Publik," ujar Rusli di Kantor INDEF, Jakarta, Selasa (31/1).
Rusli mengatakan seharusnya pemerintah melibatkan DPR dalam pengawasan holding BUMN sehingga keduanya dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan. Mengingat, BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia.
"Kalau tidak dilibatkan, ini menjadi pertanyaan, seakan akan ada sesuatu. Pemerintah seperti memiliki ketakutan apabila DPR mengawasi holding ini," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas. PP tersebut dianggap dapat menghilangkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.
Baca juga:
Indef: Holding bukan satu-satunya cara selamatkan perusahaan BUMN
Mahfud MD: Silakan uji materi PP 72 soal holding BUMN
Jokowi soal holding BUMN: Harus hati-hati, taati UU yang ada
DPR sebut Menteri Rini bisa kena sanksi jalankan PP 72
PP 72 Tahun 2016 akan digugat ke Mahkamah Agung
Mantan ketua MK: Penerapan PP 72 Tahun 2016 tidak ada masalah
Tak mau sejarah lepasnya Indosat terulang, DPR kumpulkan pakar hukum