Menaker Bingung Kenaikan UMP 2025 Bikin Kecewa Pengusaha

Kementerian Ketenagakerjaan turut melibatkan kelompok pengusaha, termasuk Apindo dan serikat terkait kenaikan UMP 2025.

Berita Update
Kenaikan UMP 2025 Tak Dibahas Pemerintah, Bagaimana Nasib Buruh?

Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.

Upah Buruh
UMP NTB 2025 Ditetapkan Rp2.602.931, Naik Rp158.864

Keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi Gubernur untuk menetapkan UMP tahun 2025.

UMP
UMP NTB 2025 Ditetapkan Rp2.602.931, Naik Rp158.864

Keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi Gubernur untuk menetapkan UMP tahun 2025.

UMP
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Naikan UMP 6,5 Persen Mulai Januari 2025

Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk memastikan tidak hanya kepentingan semata, namun demi meningkatkan daya beli.

UMP 2025
Muncul Wacana Ubah AD/ART Syarat Caketum di Mukernas PPP

Usulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.

mukernas ppp 2024
Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar di Era Kabinet Merah Putih Tembus Rp3,9 Triliun

BKPM mencatatkan kesepakatan sebesar Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar.

Berita BKPM
Pengusaha Tak Bayar UMP 2025 Sesuai Kenaikan 6,5 Persen Dipenjara Selama 4 Tahun, Pekerja Bisa Lapor di Sini

Para pekerja atau buruh bisa melakukan pelaporan apabila tempat bekerja mereka tidak memberikan UMP sebagaimana mestinya.

UMP 2025 naik
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

ukt mahal
Kebijakan Kemendag Ini Bikin Peternak Sapi Kesulitan Jual Susu

Wakil Menteri Kementerian UKM menilai kebijakan Kemendag menyulitkan peternak sapi lokal.

Berita Update
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Presiden
Siap-Siap, Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Mulai Pertengahan Tahun 2025

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pemerintah Ganti Nama Pelaku UMKM Jadi Pengusaha

Pemerintah beranggapan, tidak ada perbedaan kegiatan antara pengusaha UMKM dan pengusaha besar.

Berita Update