Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris tersebut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
- Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian
- Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
- RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
Mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN menggantikan posisi Agus Martowardojo. Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Andi Arief diangkat menjadi Komisaris Independen PT PLN.
Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga memastikan penunjukan komisaris-komisaris yang berasal dari partai politik di beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja BUMN.
"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada nggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus," kata Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga, saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7).
Arya mengatakan keberadaan para komisaris tersebut bahkan menambah dividen BUMN yang disetorkan ke negara.
"Dividen dari Rp42 triliun sekarang Rp84 triliun, kan sudah jelas itu," kata Arya.
Dalam kesempatan itu, Arya menegaskan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak terlepas dari urusan politis.
Arya menjelaskan, setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Misalnya, ketika akan dilakukan merger pun melaporkan ke DPR, hingga rencana BUMN akan IPO perlu lapor juga ke DPR. Menurutnya, proses tersebut termasuk aksi politik.
"BUMN enggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," jelas Arya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN. Tak hanya itu, aktor Fauzi Baadilla juga baru diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.