Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemda Tak Harmonis Buat Investor Ogah Masuk RI
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah harus dilakukan lebih intens lagi. Tidak saja untuk menyampaikan kebijakan pusat, melainkan juga untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal mengingatkan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi kebijakan. Saat ini, masih terjadi disharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat, belum tentu dijalankan di daerah.
"Seperti kita tahu apa yang digariskan di pusat belum tentu sejalan dengan di daerah. Contohnya saja OSS, itu kan didorong-dorong dari pusat ternyata di daerah banyak yang tidak menjalankan. Masih menjalankan sistem perizinan sendiri," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (6/9).
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
Keadaan ini akan membuat investor ragu terhadap pernyataan pemerintah pusat. Sebab implementasi di level daerah bisa saja berbeda. "Artinya apapun yang disampaikan pemerintah, investor jadi skeptis," ujarnya.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah harus dilakukan lebih intens lagi. Tidak saja untuk menyampaikan kebijakan pusat, melainkan juga untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah.
"Jadi diajak bicara. Kalau ada Pemerintah Daerah yang tidak complay gitu tidak taat, apa masalahnya. Jadi tidak hanya memaksakan saja. Jadi jangan hanya 'Kamu harus begini.' itu juga penting, tapi kita juga mendengarkan apa keluhan daerah," kata Faisal.
Dengan mengetahui aspirasi daerah, pemerintah pusat akan mendapatkan masukan terkait hambatan pelaksanaan kebijakan di level daerah. "Siapa tahu misalnya daerah bilang 'Saya itu terlalu sedikit PAD-nya, kalau saya tidak dapat pungutan dari perizinan investasi saya dapat dari mana," ungkapnya.
"Berarti pusat harus memberikan pendampingan mencari solusinya, apa pilihan untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Karena kalau jangka panjang mestinya kalau Investasi masuk ke daerah dalam jangka panjang pendapatan (naik)," imbuhnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Kita Berupaya Hilangkan Aturan Mahal dan Bertele-tele
Terkendala Kepastian Perizinan, Investor Asing Tak Mau Masuk RI
Bank Dunia Ingatkan Ancaman Dana Asing Kabur, Pemerintah akan Permudah Investasi
Penyebab Investor Lebih Pilih Vietnam daripada Indonesia Versi CORE
Perusahaan Asal Taiwan Tertarik Investasi di Kilang Balongan Milik Pertamina
Pemerintah akan Bangun 400 Flyover di Lintasan Kereta Sedang Jakarta-Surabaya