Pro Kontra Tax Amnesty Jilid II

Kadin Dukung Tax Amnesty Jilid II

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, menyebutkan banyak pengusaha yang berharap akan ada program pengampunan pajak (Tax Amnesty) Jilid II. Menurutnya, banyak wajib pajak (WP) dalam hal ini pengusaha yang tidak sempat ikut program Tax Amnesty Jilid I pada 2016-2017 lalu.

"Kalau kita lihat peserta Tax Amnesty pertama tidak sampai 1 juta WP, sangat kecil jumlahnya meski nilai restitusi lumayan signifikan. Harapannya kalau ada Tax Amnesty kedua, jumlah bisa tambah banyak, begitu juga dengan nilainya," kata dia saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8).

Hari ini, Rosan berkesempatan langsung menanyakan peluang tersebut pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Kadin Talk. Menurutnya, peluang Tax Amnesty jilid II memang harus segera dibahas.

"Ini suatu hal yang tidak pernah dibicarakan di publik, jadi ini kita angkat agar muncul diskusi bersama dan memberikan masukan komprehensif pada pemerintah," ujarnya.

"Kita juga ingin mendapatkan masukan juga, ini masih awal juga dari semua unsur asosiasi, himpunan, dan para pengusaha," dia menambahkan.

Dia menyebutkan, jika nantinya ada Tax Amnesty jilid II, periodenya bisa lebih singkat dari sebelumnya. "Tidak perlu 9 bulan, lebih pendek saja. Karena di awal kan orang masih nanya ini barang baru apa? Jadi butuh sosialisasi yang mendalam. Tapi kalau sekarang kan orang sudah tahu dan paham manfaatnya," tutupnya.

Bank Mandiri Dukung Tax Amnesty Jilid II

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri, Hery Gunardi, menyatakan perbankan sangat setuju jika ada program pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II. Seperti diketahui wacana akan adanya program Tax Amnesty jilid II kembali menyeruak lantaran banyak pengusaha yang belum sempat mengikuti program Tax Amnesty Jilid I periode 2016 - 2017 lalu.

Hery mengungkapkan, program Tax Amensty akan memberi keuntungan bagi perbankan terutama dari sisi likuiditas. Sebab, banyak Wajib Pajak (WP) yang membawa pulang uangnya yang selama ini disimpan di luar negeri.

"Ya setuju lah, setuju dong (ada Tax Amnesty Jilid II)," kata Hery saat ditemui di Ritz Carlton Jakarta, Senin (5/8).

Dia optimistis para pengusaha juga akan mendukung program tersebut diadakan lagi. Selain meningkatan likuiditas, Hery menyatakan adanya Tax Amnesty juga bakal mengerek pendapatan negara dari sektor perpajakan.

"Alasannya supaya duit yang parkir di luar ya kalau masih ada sisa bisa pindah lagi kesini untuk meningkatkan likuiditas dan juga pendapatan negara kan," ujarnya.

Selain itu, dia berharap nasabah yang selama ini menaruh dana repatriasinya di Bank Mandiri tidak akan menarik uangnya. Sebab akhir tahun ini merupakan batas akhir ketentuan dana repatriasi harus disimpan di Indonesia selama 3 tahun sejak Tax Amnesty.

Artinya, pemilik dana repatriasi tax amnesty bisa membawa keluar dananya dari Indonesia mulai akhir 2019.

Saat ini, Hery mengungkapkan dana repatriasi yang tersimpan di Mandiri terdiri dalam beberapa bentuk instrumen investasi. Mulai dari deposito, reksadana hingga bond atau obligasi.

"Harapannya tetap stay ya. karena kalau udah lepas kan mereka bebas mau ditaruh dimana aja. Harapannya dengan kita memberikan penjelasan memberikan produk yang lebih menarik ya mereka tetap stay disini," tutupnya.

Langgar Azaz Keadilan, CITA Tolak Tax Amnesty Jilid II

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menolak wacana pemerintah menggaungkan kembali pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Hal ini dinilai tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia dan sistem perpajakan negara.

"Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty jilid 2 sebagaimana beredar dan diwacanakan, oleh siapa pun. Hal ini jelas sangat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia dan sistem perpajakan kita," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (2/8).

Pengampunan pajak yang diberikan 2016 hingga 2017 dinilai sudah cukup untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak. Apalagi telah diiringi dengan kebijakan insentif pajak yang cukup signifikan dan kelonggaran penegakan hukum.

"Kini saatnya semua pihak, terutama institusi negara, memperkuat dan memback up penuh Ditjen Pajak untuk melakukan reformasi pajak dan penegakan hukum yang terukur, imparsial, objektif, dan fair," kata Yustinus.

Yustinus mengatakan, saat ini sudah dapat dibuat pemetaan dan profil wajib pajak menurut klasifikasi risiko-tinggi, sedang, dan rendah. Wajib pajak yang selama ini sudah patuh atau ikut tax amnesty dengan jujur masuk kategori risiko rendah, sedangkan di luar itu masuk kategori risiko sedang dan tinggi sesuai kondisi kepatuhannya.

"Merekalah yang menjadi sasaran pembinaan (risiko sedang) dan penegakan hukum (risiko tinggi). Dengan kata lain, peta jalan setelah tax amnesty adalah keterbukaan informasi dan penegakan hukum," katanya.

Dia menambahkan, pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal buruk bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi yang sudah ikut tax amnesty dengan jujur.

"Ini juga akan jadi preseden buruk karena menciptakan efek psikologi bahwa 'saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty', atau dalam literatur disebut sindrom permanent tax amnesty sebagaimana pernah terjadi di Argentina," tandasnya.

Rizal Ramli Sebut Tax Amnesty Jilid II Wacana Konyol

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengatakan, wacana pemerintah menggaungkan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II merupakan hal konyol. Sebab menurutnya, tax amnesty pada 2016 saja gagal membawa uang pajak masuk lebih banyak ke dalam negeri.

"Mau ada ide lagi tax amnesty II. Ini bener-bener konyol. Yang pertama saja gagal total. Harusnya dengan TA pembayar pajak bisa besar tapi kenyataannya merosot," ujar Rizal dalam diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin (12/8).

Dia melanjutkan, tax ratio Indonesia juga tidak menunjukkan pergerakan signifikan dengan adanya tax amnesty. Padahal, pada tahun 2011 tax ratio sempat menyentuh 12 persen namun terus merosot hingga ke angka 11,45 persen.

"Waktu kami jadi Menko, tax ratio kita 12 persen. Sekarang cuma 11 an persen. Ini menunjukkan kegagalan utama dari Menteri Keuangan terbalik bukan terbaik, itu hanya penghargaan dari agregator, asing," jelasnya.