Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Anggaran Pengentasan Stunting Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyoroti anggaran belanja pemerintah yang dinilai belum berkualitas. Puan mencontohkan, pada program pengentasan stunting dari Rp10 miliar, ternyata hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat (KPM). "Sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," ujar Puan di acara Sidang Tahunan MPR - DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Padahal, kata Puan, belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini sebagaimana yang disampaikan pemerintah untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas sejak 2019 lalu.

"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat," tegas Puan.

Puan menyebut, belanja pemerintah di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, akan mengadopsi konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget). Konsep ini akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Nantinya, konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan ini menjadi acuan disetiap Kementerian Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.

"Di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan, antara DPR RI bersama pemerintah, yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan," tegas Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan miliaran Rupiah anggaran yang tidak benar. Menurutnya, dari miliaran anggaran itu dihabiskan untuk perjalanan dinas. "Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar," katanya di Rakornas BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Menurut Jokowi, banyak istilah-istilah penggunaan anggaran yang aneh dan tidak sesuai sasaran. Dia menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak konkret tersebut.

"Ini ada di APBD enggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp2,5 miliar. Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp2,5 miliar. Rp1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah," ujar Jokowi.