Rakyat dibebani pajak, perusahaan pelayaran asing justru kebal
Akibatnya, ada kompetisi yang tidak sehat antara perusahaan pelayaran asing dengan domestik.
Belakangan ini, pemerintah gencar mengejar penerimaan negara dari sektor perpajakan, meliputi pajak dan cukai. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengincar objek pajak baru, mulai dari pajak tol, pajak barang mewah, kenaikan materai, pajak untuk rumah kost, dan lainnya.
Anehnya, justru perusahaan pelayaran asing dalam negeri terbebas dari segala macam pajak. Perlakuan berbeda, perusahaan pelayaran nasional justru kena pajak. Tidak heran jika pelayaran Indonesia saat ini dikuasai perusahaan asing. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui itu.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Menurut Bambang, kondisi ini berdampak pada defisit transaksi jasa di sisi pelayaran. "Kita akan panggil INSA kita mengatasi defisit di sisi pelayaran ini. Artinya yang menguasai pelayaran dalam negeri sekarang perusahaan asing. Sebabnya ternyata masalah pajak," ucap Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/4).
Bambang menyebut selama ini ada kompetisi yang tidak sehat antara perusahaan pelayaran asing dengan domestik. Kementerian Perhubungan serta INSA akan membahas dan berencana menerapkan pajak untuk perusahaan pelayaran asing agar persaingan lebih sehat.
"Ini unfair kompetisi. Kita akan kerja sama dengan Kemenhub dan INSA terapkan sistem pajak netral. Tingkat persaingan domestik dan asing harus sama. Entah nanti pajak dalam negeri dikurangi atau asing ditambah nanti," katanya.
Untuk mengurangi defisit neraca perdagangan bidang jasa, Bambang juga mendorong pembentukan BUMN re-asuransi. Perusahaan ini dibutuhkan karena banyak perusahaan asuransi Indonesia mengasuransikan uang mereka ke re-asuransi luar negeri.
"Kita bisa kurangi uang keluar secara besar, kita kurangi dengan BUMN re-asuransi yang bisa terbentuk tahun ini," ucapnya.
Baca juga:
Pajak PPnBM hunian mewah tak surutkan bisnis properti mewah
Kejar penerimaan negara, bos pajak gencar cari obyek baru
Jokowi minta tunda pajak tol karena mendekati Ramadan
Pemerintah naikkan harga materai Rp 6.000 jadi Rp 18.000
Ini syarat perusahaan jika ingin dapat keringanan pajak