Selesai Akhir Tahun, Konstruksi Bendungan Keureuto Sudah Capai 68 Persen
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres konstruksi bendungan telah mencapai 68 persen dan ditargetkan selesai akhir 2020. Dengan begitu diharapkan bendungan ini dapat mengatasi persoalan banjir di daerah tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pembangunan bendungan merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres konstruksi bendungan telah mencapai 68 persen dan ditargetkan selesai akhir 2020. Dengan begitu diharapkan bendungan ini dapat mengatasi persoalan banjir di daerah tersebut.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN di Desa Purwabakti? Saat ini, desa tersebut sudah berada pada tahap penataan akses di mana tanah di desa tersebut sedang diberdayakan dengan cara pembinaan pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
-
Kapan Kementan melakukan optimasi lahan rawa di Aceh Utara? Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Kementan akan melakukan optimasi lahan rawa ini, baik pada lahan rawa yang non daerah irigasi (non-DIR) maupun lahan rawa yang sudah memiliki irigasi. "Kita bukan buka sawah baru lagi, tetapi mengoptimalkan lahan rawa yang sudah ada dengan Irigasi yang baik, pengolahan tanah yang lebih baik, dengan bibit yang benar sehingga IP bisa terdongkrak dan produksi meningkat," ujar Mentan Amran, Rabu (15/5).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
"Untuk itu kita memerlukan banyak bendungan agar risiko banjir dapat dikurangi secara signifikan," kata Menteri Basuki dikutip dari keterangannya, Minggu (23/2).
Bendungan Keureuto membendung Sungai Krueng Keureuto yang memiliki 6 anak sungai sebagai penyebab utama banjir pada daerah hilir. Dengan kapasitas tampung 215 juta/m3 memiliki manfaat utama untuk mereduksi banjir yang kerap menggenangi wilayah di Lhoksukon sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara.
Pada konstruksi bendungan ini juga disediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun sehingga total mereduksi banjir seluas 1.225,53 m3/detik.
Bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,7 triliun. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui tiga paket dengan masing-masing kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen paket 3.
Selain sebagai infrastruktur pengendalian banjir, bendungan ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,50 m3/detik, menyuplai air irigasi seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi D.I Pasee Kanan seluas 6.677 hektar. Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 6,34 MW.
Bendungan Keureuto
Bendungan Keureuto merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air dalam periode 2015-2019 sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh.
Peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun 3 Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Aceh yakni DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur, dan DI Rajui di Kabupaten Pidie.
Pembangunan DI Lhok Guci telah mulai dikerjakan secara bertahap sejak 2017 dengan total biaya sebesar Rp 2,7 triliun. Saat ini progres pengerjaannya mencapai 53,5 persen dan ditargetkan selesai 2024. Keberadaan DI Lhok Guci akan berpotensi menyuplai air irigasi lahan pertanian di Aceh Barat seluas 12.700 hektar.
Untuk DI Jambo Aye Kanan mulai dibangun pada 2017 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 384,3 miliar yang bersumber dari APBN. Progres pembangunannya mencapai 70,10 persen dan ditargetkan selesai 2023 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 3.028 hektare.
Sementara untuk pembangunan DI Rajui tahap 1 telah selesai pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp 101,4 miliar. Jaringan irigasi Rajui akan mampu memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Pidie seluas 1.000 hektar.
(mdk/azz)