Sritex Bangkrut, Pemerintah Siapkan Langkah Ini Demi Tekan PHK Massal
Pemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, akhirnya buka suara terkait kabar kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Perusahaan tekstil besar ini kini berada di ambang kepailitan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terkait putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang.
Putusan ini didasarkan pada pembatalan homologasi No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg juncto No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.
- Sritex Siapkan PK Usai Kasasi Ditolak MA, Minta Pemerintah Beri Keadilan Hukum
- Keputusan PHK Buruh Sritex Diputuskan dalam 3 Pekan
- Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
- Sritex Bangkrut, Pengusaha Harap Ini ke Pemerintah Soal Nasib Industri Padat Karya Dalam Negeri
Immanuel menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak dari kemungkinan terburuk, yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi karyawan Sritex. Salah satu program utama yang akan diterapkan adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK," kata Immanuel dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (23/12).
Selain JKP, pihaknya juga mempersiapkan sejumlah langkah lain, termasuk menciptakan pasar kerja bagi para karyawan yang terdampak. Immanuel menjelaskan skenario ini akan dilakukan jika PHK massal benar-benar terjadi.
"Skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK (Balai Latihan Kerja) yang tersedia, khususnya di Jawa Tengah seperti di Semarang," tambahnya.
Immanuel menegaskan upaya ini dilakukan untuk meminimalisir dampak dari PHK, yang dianggapnya sebagai monster bagi para buruh dan tenaga kerja.
"Agar badai PHK ini bisa sedikit kita meminimalisir PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buru dan tenaga kerja atau pekerja. Dan sekali lagi kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi minimal menjadi apa ya, mengurangi rasa keresahan itu," ungkapnya.
Komitmen Pemerintah
Lebih lanjut, Immanuel menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
"Yang pasti saya sampaikan negara hadir bersama buru Sritex. Dan komitmen saya itu. Dan kita tidak mau negara dan buru dan pengusaha harus kalah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan fenomena badai PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lain akibat transisi menuju tatanan dunia baru.
"Kita lihat badai PHK dimana-mana. Bukan di Indonesia aja ya. Bukan di Indonesia tapi dimana-mana di dunia. Ini lagi ada proses yang transisi. Tatanan dunia yang baru. Pasti ada sesuatu yang baru juga. Walaupun pada depan nanti kita berharap tidak ada yang namanya badai PHK ini atau monster PHK," Immanuel mengakhiri.