Ternyata 95 Persen UMKM Indonesia Belum Kompetitif

Pendataan UMKM untuk optimasi usaha

Namun demikian, Teten menyadari bahwa data tersebut pun masih banyak perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala mengingat dirinya pernah mendapatkan ketidaksesuaian antara perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan yang terjadi di lapangan.

Karena itu, kepada 600 lebih pegawai yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota dan perwakilan 23 kementerian/lembaga se-Indonesia, Menteri Koperasi meminta agar melakukan pemutakhiran data UMKM.

"Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel," katanya.

Data tersebut mencakup informasi atau data identitas usaha/badan usaha dan pelaku usaha, karakteristik usaha secara umum, sumber daya manusia dan proses produksi/bisnis, pemasaran dan status keuangan.

Sehingga, pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat menggunakan data tersebut terutama untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif, meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan, memantau perkembangan bisnis UMKM dan lalu menganalisis dampak kebijakan dan program pembangunan KUKM.

"Jadi jangan bikin program tanpa berbasis data. Kita banyaklah program-program yang enggak relevan apalagi kita hari ini bersama-sama pemerintah sedang menyiapkan 2045 Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju walaupun negara maju kan lebih lebih kompleks," katanya.

Menurut Teten, jika UMKM Indonesia bisa bertumbuh dan berdaya saing maka bukan tidak mungkin UMKM menjadi salah satu sektor yang menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.

"Hari ini 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM, kalau tidak ada perubahan kualitas lapangan kerja mana mungkin 20 tahun ke depan ada peningkatan perekonomian per kapita," katanya.