400.000 Warga Palestina Kehilangan Pekerjaan Akibat Perang, Gaji juga Tidak Dibayar
400.000 Warga Palestina Kehilangan Pekerjaan Akibat Perang
Mereka juga mengalami pembekuan gaji alias gajinya tidak dibayar.
400.000 Warga Palestina Kehilangan Pekerjaan Akibat Perang, Gaji juga Tidak Dibayar
Ratusan ribu warga Palestina di Tepi Barat kehilangan pekerjaan atau pembekuan gaji setelah otoritas Israel membatalkan izin kerja dan memberlakukan pembatasan ketat setelah serangan militan Palestina di Gaza ke Israel pada 7 Oktober.
Sekitar 182.000 penduduk Gaza yang bekerja di Israel dan pemukiman di wilayah tersebut telah diberhentikan, menurut perkiraan awal dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), sementara sekitar 24% pekerjaan di Tepi Barat juga hilang, setara dengan 208.000 pekerjaan, sebagai dampak perang Israel dan Hamas.
Menurut ILO, sekitar 160.000 pekerja dari Tepi Barat telah kehilangan pekerjaan di Israel dan pemukimannya, setidaknya untuk sementara atau berisiko kehilangan pekerjaan “akibat pembatasan yang diberlakukan terhadap akses warga Palestina.
Alaa Mousa dari Ramallah di Tepi Barat telah menabung selama 12 tahun untuk membangun rumah bagi keluarganya dan akhirnya mewujudkannya.
Selama perjalanan sehari-harinya yang panjang dan membosankan, melewati beberapa pos pemeriksaan untuk berangkat ke pekerjaannya di Israel, ayah dua anak ini sering melamun tentang bagaimana tampilan lantai dasar setelah selesai dibangun. Namun selama lebih dari 40 hari, semua pekerjaan di rumahnya terhenti.
“Saya perlu membayar cicilan bulanan sebesar USD 3.000 (sekitar Rp 46 juta) untuk menyelesaikan rumah ini. Saya mendapat penghasilan yang cukup dengan bekerja di Israel, tapi sekarang hutang saya menumpuk, keluarga saya kelaparan dan saya tidak tahu kapan hal ini akan berakhir,” kata tukang bangunan berusia 35 tahun itu.
Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara, menteri keuangan Israel mempunyai keputusan akhir dalam transfer uang bulanan yang diberikan kepada Otoritas Palestina dari pajak yang dikumpulkan atas nama Palestina.
Otoritas Palestina dari pajak yang dikumpulkan atas nama Palestina. Otoritas Palestina biasanya mampu membayar karyawannya, yang tidak mampu mereka bayarkan pada bulan Oktober, karena Israel menolak melakukan transfer penuh.
Mousa adalah salah satu dari ribuan pekerja Palestina yang memiliki izin masuk ke Israel untuk bekerja. Israel menghasilkan pendapatan sekitar USD 3 miliar per tahun atau sekitar Rp 46 triliun dari para pekerja Palestina. Sejak 8 Oktober izin kerja itu ditangguhkan.
Israel telah mengeluarkan izin sementara untuk 8.000 pekerja dari Tepi Barat menyeberang karena sektor konstruksi, pertanian, dan jasa sangat bergantung pada mereka.
Pembatasan pergerakan dalam Tepi Barat, menurut ILO, memengaruhi sekitar 67.000 pekerja yang menghadapi kesulitan dalam mengakses tempat kerja mereka, meningkatkan risiko kehilangan pekerjaan dan menurunkan kondisi kerja.
Cogat, lembaga sipil militer Israel yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah di wilayah Palestina yang diduduki, belum memberikan tanggapan.
Youssef Mefarjeh, seorang pekerja konstruksi berusia 26 tahun, menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarganya setelah perang dimulai. Dia berpenghasilan USD 900 atau sekitar Rp 13 Juta sebulan, turun dari pendapatan rumah tangga sebesar USD 7,000 atau sekitar Rp 108 Juta sebulan sebelum perang.
“Ayah dan saudara laki-laki saya memiliki izin kerja di Israel, namun sumber pendapatan ini sudah tidak ada lagi,” katanya.
