Bocoran Dokumen Ungkap Keterlibatan Pejabat Tinggi China dalam Penindasan Uighur

Merdeka.com - Sebuah dokumen yang bocor secara langsung menghubungkan para pemimpin tinggi China termasuk Presiden Xi Jinping dengan tindakan keras atau penindasan negara terhadap Muslim Uighur.

Dokumen tersebut termasuk pidato-pidato yang para pengamat sebut membuktikan pemimpin pemerintah senior menyerukan tindakan yang mengarah pada penangkapan massal dan kerja paksa.

China secara konsisten membantah melakukan genosida terhadap warga Uighur.

Beberapa dokumen menjadi subjek dari laporan sebelumnya, tetapi kebocoran terbaru sebelumnya memiliki informasi yang tidak terlihat atau terungkap.

Dikutip dari BBC, Rabu (1/12), dokumen-dokumen ini diajukan ke Pengadilan Uighur - pengadilan rakyat independen di Inggris - pada September, tetapi sebelumnya belum pernah diterbitkan secara penuh. Pengadilan meminta tiga akademisi yang ahli di bidangnya - Drs Adrian Zenz, David Tobin dan James Millward - untuk mengotentikasi dokumen tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut, yang diberi nama 'Xinjiang Papers', mengungkapkan bagaimana para pemimpin Partai Komunis China termasuk Preside Xi dan Perdana Menteri Li Keqiang membuat pernyataan yang secara langsung mengarah pada kebijakan yang mempengaruhi Uighur dan Muslim dari etnis lainnya.

Tindakan keras mencakup penahanan paksa, sterilisasi massal atau pemasangan alat kontrasepsi paksa, pemaksaan asimilasi, "pendidikan ulang", dan memaksa warga Uighur yang ditahan bekerja di pabrik-pabrik.

Tuduhan genosida

The New York Times telah melaporkan serangkaian dokumen identik yang dibocorkan kepada mereka pada tahun 2019, tetapi tidak semuanya tersedia untuk umum.

Dalam sebuah laporan dokumen, Dr Zenz mengatakan analisisnya menunjukkan hubungan antara pernyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh pemerintah dan kebijakan selanjutnya yang diterapkan terhadap Uighur "jauh lebih luas, rinci dan signifikan daripada yang dipahami sebelumnya".

China mendapat tekanan internasional yang masif terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Pergeseran nyata dalam pendekatan China ke wilayah tersebut dapat ditelusuri kembali ke dua serangan brutal terhadap pejalan kaki dan penumpang transportasi di Beijing pada 2013 dan kota Kunming pada 2014, di mana pemerintah China menyalahkan serangan itu ke kelompok Islam dan separatis Uighur.

Pada 2016 dan selanjutnya, China membangun kamp "pendidikan ulang" untuk Uighur dan Muslim lainnya. China juga telah menerapkan strategi kerja paksa, dengan mengerahkan orang-orang Uighur untuk memetik kapas di Xinjiang.

Selain itu, muncul laporan tentang China yang secara paksa mensterilkan para perempuan Uighur untuk menekan populasi, memisahkan anak-anak dari keluarga mereka, dan berusaha agar warga melanggar tradisi budaya kelompok etnis mereka.

Beberapa negara, termasuk AS, Kanada, dan Belanda, menuduh China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

China dengan keras membantah tuduhan ini, mengatakan tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme Islam, dan kamp-kamp itu adalah alat yang efektif untuk "mendidik ulang" narapidana dalam perjuangannya melawan terorisme.