Siapa Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal? Ini Jawaban Luhut
Informasi itu didapat dari Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Informasi itu didapat dari Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Siapa Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal?
Ini Jawaban Luhut
Siapa Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal?
Ini Jawaban Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim telah mengantongi nama perusahaan pengekspor bijih nikel ilegal. Informasi itu didapat dari Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Firli Bahuri. "Pak Firli bilang sudah dapat (nama perusahaannya)," kata dia saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Kendati begitu, dia tidak memberikan bocoran perusahaan mana yang melakukan kegiatan ilegal itu. Dia hanya menyebut akan mengecek informasi terbaru yang didapatnya itu.
"Nanti ya, nanti kita cek," ujarnya.
Sebelumnya, Luhut pernah bilang ada kasus ekspor nikel ilegal ke China dengan volume hingga 5,2 juta ton. Belakangan, proses penyelidikan yang dilakukan KPK dikatakan telah membuahkan hasil. "Pak Firli (Bahuri) beri tahu saya, saya bilang 'usut dari pada sumbernya'. Itu tidak susah," ujar Luhut Selasa (18/7) lalu.
Luhut menuturkan, KPK sudah mempunyai sistem mumpuni untuk melacak dugaan ekspor ore nikel ilegal itu. Salah satu hal yang mempermudah tugas KPK yaitu digitalisasi di berbagai sektor untuk melacak hingga ke luar negeri.
"Sudah, gampang sudah di-trace oleh beliau (Firli Bahuri), gampang itu, karena kita sudah punya ekosistemnya ini, Pak Firli langsung cek di China. Nanti tunggu saja tanggal mainnya," ia menambahkan.
Langkah KPK
Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pihaknya berkoordinasi dengan Direktorate Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendalami dugaan ekspor nikel ilegal itu.
"Sedang dikoordinasikan dengan Bea Cukai. Secara teknis, apakah nikel yang dimaksud kategorinya sama atau beda,"
ujar Pahala, saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Juli 2023.
Pahala juga menuturkan, KPK sedang memeriksa soal nomor HS atau harmonised system terkait ekspor nikel itu.
Sumber: Liputan6.com Reporter: Arief Rahman Hakim
