China Wajibkan Jurnalis Ikuti Tes Kesetiaan pada Presiden
Merdeka.com - Presiden China Xi Jinping akan mewajibkan setiap jurnalis mengikuti tes kesetiaan padanya. Tes ini ditujukan untuk menilai pemahaman para jurnalis tentang pandangan Xi, serta paham sosialis yang dianut pemerintah China.
"Dari sisi manapun, saya tidak berpikir ada orang yang bisa menghindari (aturan) itu," ungkap seorang reporter di Provinsi Shandong Timur, seperti yang dikutip oleh The Guardian pada Sabtu (21/9).
Reporter yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, dirinya tidak pantas membahas masalah itu.
-
Bagaimana cara mengerjakan tes mental ideologi? Tes tertulis meliputi soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang Pancasila, UUD 1945, sejarah bangsa, paham komunis, dan isu-isu terkini. Tes wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan yang menguji kemampuan berkomunikasi, berpendapat, dan bersikap sesuai dengan mental ideologi.
-
Siapa saja yang Kim Jong-un minta jadi revolusioner? Kim Jong-un meminta anak-anak dan yatim piatu di negeri itu mengikuti latihan menembak di militer dan bekerja di lokasi-lokasi konstruksi.
-
Siapa yang mulai tes CPNS kedinasan? 'Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes,' ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).
-
Bagaimana ilmuwan menguji kemampuan bahasa? Namun, klaim-klaim ini sering kali sulit diverifikasi secara ilmiah.
-
Mengapa tes gambar orang digunakan? Tujuan dari tes gambar orang psikotes dalam dunia kerja adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik kepribadian calon karyawan yang mungkin tidak terlihat selama proses wawancara biasa.
-
Apa syarat yang di berikan Roro Jonggrang? Ia pun memberikan syarat yang mustahil, yaitu meminta Bandung Bondowoso membangun seribu candi dalam semalam.
Sejak bulan lalu, rencana pemberlakuan aturan ini telah disebarkan kepada puluhan perusahaan media milik pemerintah yang berbasis di Beijing. Melalui surat pemberitahuan itu, seluruh awak media diminta untuk bersiap mengikuti tes pada aplikasi propaganda bernama 'Studi Xi'. Aplikasi tersebut telah diluncurkan sejak awal tahun ini guna memperbarui kartu pers.
Kabarnya, tes kesetiaan akan dilakukan pada awal Oktober 2019. Ujian tersebut akan diadakan dalam lima bagian, di mana dua di antaranya akan mengukur pendalaman jurnalis tentang pandangan Xi Jinping, termasuk paham sosialisme untuk era baru. Adapula tes yang menguji pandangan tentang propaganda.
Untuk mendapatkan kartu pers resmi, wartawan harus menjalani tes yang menguji pemahaman tentang cita-cita jurnalistik Marxis. "Tetap saja, ini adalah langkah untuk membatasi debat publik."
Pemerintah China terus meningkatkan peraturan tentang pers dan internet. Sejumlah akses ke situs web asing seperti Google, Youtube, Twitter, hingga beberapa situs berita asing sudah dibatasi.
Juli kemarin, sebuah rancangan peraturan di bawah sistem kredit sosial China mengusulkan hukuman bagi warga negara yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar moralitas sosial, ataupun merugikan orang lain.
Kabar mengenai ujian kesetiaan ini pertama kali disiarkan oleh South China Morning Post, ketika pembatasan publikasi media di China semakin meningkat.
Di tahun 2016, Presiden Xi telah menuntut kesetiaan para wartawan China. Ia menyampaikan kepada tiga agensi berita milik pemerintah di Beijing bahwa wartawan adalah garda terdepan propaganda pemerintah. Xi menambahkan, wartawan selayaknya menjadikan pandangan partai sebagai bagian dari mereka.
Jelang ujian kesetiaan, para jurnalis dan editor diimbau untuk membentuk kelompok belajar. Contoh pertanyaan ujian akan segera diunggah ke aplikasi Studi Xi, situs berita lokal mengabarkan.
Penyensoran hingga hukuman penjara bukan hal baru bagi jurnalis di China. Meski demikian, selama ini media independen masih bisa melakukan liputan khusus, seperti menyelidiki kasus-kasus korupsi misalnya.
"Media Barat mungkin dapat melaporkan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka juga masih memperhatikan ideologi negara mereka," kata seorang jurnalis di Provinsi Barat Daya Guizhou.
Meski dikatakan bahwa ujian kesetiaan tidak akan sulit, tetapi beberapa wartawan mengaku membenci aturan baru ini. Mereka khawatir, aturan ini akan membatasi sikap kritis mereka.
Reporter Magang: Anindya Wahyu ParamitaSumber: Liputan6
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaCak Imin menjamin hak-hak bagi profesi jurnalis dan perlindungan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.
Baca SelengkapnyaPerpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.
Baca Selengkapnya20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaAda tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.
Baca SelengkapnyaKepolisian memiliki cara menarik dalam meningkatkan peran masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak
Baca SelengkapnyaJurnalis adalah wakil publik yang harus dilindungi dari tindak kekerasan.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca Selengkapnya