Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

China Wajibkan Jurnalis Ikuti Tes Kesetiaan pada Presiden

China Wajibkan Jurnalis Ikuti Tes Kesetiaan pada Presiden wartawan. shutterstock

Merdeka.com - Presiden China Xi Jinping akan mewajibkan setiap jurnalis mengikuti tes kesetiaan padanya. Tes ini ditujukan untuk menilai pemahaman para jurnalis tentang pandangan Xi, serta paham sosialis yang dianut pemerintah China.

"Dari sisi manapun, saya tidak berpikir ada orang yang bisa menghindari (aturan) itu," ungkap seorang reporter di Provinsi Shandong Timur, seperti yang dikutip oleh The Guardian pada Sabtu (21/9).

Reporter yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, dirinya tidak pantas membahas masalah itu.

Sejak bulan lalu, rencana pemberlakuan aturan ini telah disebarkan kepada puluhan perusahaan media milik pemerintah yang berbasis di Beijing. Melalui surat pemberitahuan itu, seluruh awak media diminta untuk bersiap mengikuti tes pada aplikasi propaganda bernama 'Studi Xi'. Aplikasi tersebut telah diluncurkan sejak awal tahun ini guna memperbarui kartu pers.

Kabarnya, tes kesetiaan akan dilakukan pada awal Oktober 2019. Ujian tersebut akan diadakan dalam lima bagian, di mana dua di antaranya akan mengukur pendalaman jurnalis tentang pandangan Xi Jinping, termasuk paham sosialisme untuk era baru. Adapula tes yang menguji pandangan tentang propaganda.

Untuk mendapatkan kartu pers resmi, wartawan harus menjalani tes yang menguji pemahaman tentang cita-cita jurnalistik Marxis. "Tetap saja, ini adalah langkah untuk membatasi debat publik."

Pemerintah China terus meningkatkan peraturan tentang pers dan internet. Sejumlah akses ke situs web asing seperti Google, Youtube, Twitter, hingga beberapa situs berita asing sudah dibatasi.

Juli kemarin, sebuah rancangan peraturan di bawah sistem kredit sosial China mengusulkan hukuman bagi warga negara yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar moralitas sosial, ataupun merugikan orang lain.

Kabar mengenai ujian kesetiaan ini pertama kali disiarkan oleh South China Morning Post, ketika pembatasan publikasi media di China semakin meningkat.

Di tahun 2016, Presiden Xi telah menuntut kesetiaan para wartawan China. Ia menyampaikan kepada tiga agensi berita milik pemerintah di Beijing bahwa wartawan adalah garda terdepan propaganda pemerintah. Xi menambahkan, wartawan selayaknya menjadikan pandangan partai sebagai bagian dari mereka.

Jelang ujian kesetiaan, para jurnalis dan editor diimbau untuk membentuk kelompok belajar. Contoh pertanyaan ujian akan segera diunggah ke aplikasi Studi Xi, situs berita lokal mengabarkan.

Penyensoran hingga hukuman penjara bukan hal baru bagi jurnalis di China. Meski demikian, selama ini media independen masih bisa melakukan liputan khusus, seperti menyelidiki kasus-kasus korupsi misalnya.

"Media Barat mungkin dapat melaporkan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka juga masih memperhatikan ideologi negara mereka," kata seorang jurnalis di Provinsi Barat Daya Guizhou.

Meski dikatakan bahwa ujian kesetiaan tidak akan sulit, tetapi beberapa wartawan mengaku membenci aturan baru ini. Mereka khawatir, aturan ini akan membatasi sikap kritis mereka.

Reporter Magang: Anindya Wahyu ParamitaSumber: Liputan6

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional

Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi
Cak Imin: Akhir-Akhir Ini Banyak Sekali Kriminalisasi

Cak Imin menjamin hak-hak bagi profesi jurnalis dan perlindungan hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Jurnalisme Berkualitas
VIDEO: Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Jurnalisme Berkualitas

Jokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.

Baca Selengkapnya
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden, ini Langkah Menkominfo
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden, ini Langkah Menkominfo

Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Segera Teruskan 20 Nama Capim dan Dewas KPK ke DPR
Jokowi Segera Teruskan 20 Nama Capim dan Dewas KPK ke DPR

20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Perpres Publisher Right, Atur Hubungan Bisnis Antara Pers dan Platform Digital
Jokowi Teken Perpres Publisher Right, Atur Hubungan Bisnis Antara Pers dan Platform Digital

Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.

Baca Selengkapnya
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik

Ganjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Mendorong Pembentukan Komite Publisher Rights Berintegritas
Koalisi Masyarakat Sipil Mendorong Pembentukan Komite Publisher Rights Berintegritas

Ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Polisi Ajak Publik Ikut Sukseskan Pilkada di Riau
Begini Cara Polisi Ajak Publik Ikut Sukseskan Pilkada di Riau

Kepolisian memiliki cara menarik dalam meningkatkan peran masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak

Baca Selengkapnya
2 November: Hari Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis, Ketahui Sejarahnya
2 November: Hari Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis, Ketahui Sejarahnya

Jurnalis adalah wakil publik yang harus dilindungi dari tindak kekerasan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain

Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja

"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari

Baca Selengkapnya