Membandingkan e-KTP di Indonesia dan MyKad di Malaysia
Merdeka.com - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap dugaan korupsi kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik akhirnya menuai hasil. Sejumlah nama besar pun tersangkut dalam kasus tersebut, yang merugikan negara sampai Rp 2,3 triliun terhadap program yang dimulai sejak 2011 lalu ini.
Nama-nama yang tersangkut mulai dari mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia Isnu Edhi Wijaya, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, mantan anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo, hingga Yasonna Laoly.
Bahkan, nama-nama seperti Gamawan Fauzi, Dradjat Wisnu Setyawan, beserta 6 anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Linrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Arief Wibowo, Mustokoweni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, dan 37 anggota Komisi II DPR disebut menerima uang haram tersebut.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
Dibanding KTP sebelumnya, nama yang terdata dalam kartu pengenal itu masuk telah di-komputerisasi dan berlaku secara internasional. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keabsaan identitas dan diakui secara internasional, sekaligus memberantas KTP palsu.
Tindakan pemalsuan juga bisa dicegah, termasuk mengantisipasi data kembar yang merujuk pada satu orang, sebab setiap pemilik e-KTP sudah melalui proses pemindaian retina mata dan sidik jari.
Jika di Indonesia sistem ini masih bermasalah dan malah bikin megakorupsi. Berkacalah pada Malaysia dengan kartu identitas elektronik yang diberi nama MyKad. Sudah sejak tahun 2001 kartu ini jadi pengenal identitas tunggal di negeri jiran itu.
MyKad wajib dimiliki seluruh warga negara atau penduduk permanen berusia di atas 12 tahun.
Jika e-KTP hanya berfungsi sebagai kartu identitas untuk mengajukan aplikasi ke bank dan mengurus dokumen tertentu. MyKad memiliki banyak fungsi, yakni sebagai lisensi berkendara, dokumen perjalanan, serta informasi kesehatan. Tak perlu repot-repot lagi mengurusi kartu ini-itu.
Bahkan, kartu ini bisa dipakai sebagai e-cash atau dompet elektrik dan terintegrasi langsung dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Rencananya MyKad juga akan dikembangkan sebagai kartu perjalanan buat para traveller, dan bisa digunakan sebagai kartu pembayaran multi-guna sebagai kartu kredit atau debit.
Jika diterapkan secara benar, kartu identitas tunggal ini sebenarnya juga bisa meminimalisir terjadinya kecurangan saat Pemilu. Misal, tak akan ada lagi pemilih ganda atau pemilih siluman. Tak ada juga orang meninggal masih diberi hak pilih.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.
Baca SelengkapnyaKasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaTessa mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut untuk disertakan dalam berkas perkara.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaSelain uang miliaran hingga perhiasan, penyidik KPK juga menyita beberapa dokumen diduga terkaitan dengan perkara dugaan korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaDiketahui, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp20 miliar guna merancang sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi.
Baca SelengkapnyaKPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan bahwa masih ada pejabat publik yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sembarangan.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.
Baca SelengkapnyaKejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya