Mitra politik hengkang, Angela Merkel gagal bentuk pemerintahan koalisi
Merdeka.com - Kanselir Jerman, Angela Merkel, dihadapkan dengan persoalan serius tentang masa depan pemerintahannya. Sebab, rencana membentuk pemerintahan koalisi baru ternyata menemui jalan buntu dan berantakan setelah mitra politiknya memilih hengkang dari perundingan.
Partai Uni Demokratik Kristen dan Uni Sosial Kristen (CDU/CSU) dipimpin Merkel dikabarkan sudah beberapa pekan negosiasi membentuk pemerintahan koalisi majemuk. Dia merangkul sejumlah partai, yakni Partai Kebebasan Demokratik (FDP) yang beraliran sayap kanan, dan Partai Hijau yang condong ke sayap kiri. Namun, FDP memutuskan hengkang dari negosiasi karena tidak sepakat dengan sejumlah rencana kebijakan disodorkan, seperti dilansir dari laman CNN, Senin (20/11).
"Sebagai Kanselir, saya akan melakukan apapun buat memastikan negara ini bisa melewati masa sulit," kata Merkel.
-
Siapa yang mau mendirikan partai baru? 'Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,' kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Siapa yang bisa jadi pemimpin? 'Pemimpin adalah penjual harapan.' – Napoleon Bonaparte
-
Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Kepemimpinan terdiri dari kombinasi antara kemampuan alami dan keterampilan yang bisa dikembangkan. Ada individu yang mungkin memiliki sifat-sifat bawaan yang mendukung kepemimpinan, seperti daya tarik pribadi dan kemampuan berkomunikasi yang efektif.
Jika Merkel tidak bisa membujuk FDP ke meja perundingan, maka partainya yang menguasai parlemen bisa saja nekat membentuk pemerintahan sepihak, atau menggelar pemilihan umum baru. Namun, hal itu di luar kebiasaan politik negeri panser dan kemungkinan besar tidak bakal berumur panjang. Menurut Ketua FDP, Christian Lindner, mereka memilih keluar dari negosiasi dengan dalih tidak ada kesamaan visi soal modernisasi Jerman, serta kurang yakin dengan kesetiaan partai lain.
"Lebih baik tidak memerintah ketimbang menjadi pemerintah yang buruk," kata Lindner.
Isu yang merebak adalah FDP tidak sepakat dengan rancangan kebijakan soal energi dan migrasi, termasuk soal membolehkan anggota pengungsi supaya bergabung dengan sanak saudara mereka di Jerman. Namun, Partai Hijau menyatakan justru berterima kasih dengan Merkel dan pimpinan CDU/CSU lainnya, Horst Seehofer. Menurut mereka, perundingan itu memang keras tetapi adil. Mereka malah menuding FDP keluar dari koalisi tanpa niat baik.
FDP dan sesama partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD) memang berhasil masuk ke parlemen. Namun, jumlah mereka terlampau kecil buat bisa membentuk pemerintahan, dan harus mencari kawan supaya bisa berada dalam gerbong eksekutif. Keluarnya FPD justru disyukuri oleh Wakil Partai AfD, Alexander Gauland dan Alice Weidel. Mereka malah dengan situasi ini bisa memaksa Merkel mundur dari jabatannya.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, rencana membuat partai atau ormas tidak lama akan dilakukannya dengan melihat dinamika gerakan perubakan semakin hari semakin besar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan, putusan MK tersebut langsung berlaku di Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca SelengkapnyaPemecatan Lindner diperlukan untuk mencegah kerugian bagi negara.
Baca SelengkapnyaPDIP siap Jika harus berjuang sendiri memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnies belum banyak merespons akan dirinya yang membuka opsi untuk membentuk ormas atau parpol baru.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaGolkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.
Baca Selengkapnya