Resmi Keluar dari Uni Eropa, Ini Perubahan yang Akan Terjadi di Inggris
Merdeka.com - Inggris akhirnya resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 pukul 23.00 GMT. Dalam prosesnya selama ini peristiwa itu dikenal dengan sebutan Brexit. Setelah itu, masa transisi akan segera diberlakukan selama 11 bulan.
Selama masa transisi berlaku, Inggris akan tetap mematuhi peraturan Uni Eropa, termasuk membayar sejumlah uang terkait biaya Brexit.
Sementara itu, sebagian besar sistem di Inggris setelah Brexit akan tetap sama. Meski demikian akan ada beberapa perubahan yang terlihat, berikut di antaranya seperti dikutip dari BBC, Sabtu, (1/2):
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
-
Apa aturan ISPO itu? Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Bagaimana komitmen dilakukan? Komitmen bisa dilakukan dengan cara suka rela atau tanpa unsur paksaan.
1. Tidak Memiliki Kursi di Parlemen Eropa
Setelah Brexit, Inggris tidak akan mempunyai lagi kursi di Parlemen Eropa.
Hal itu dikarenakan saat Brexit sah, semua lembaga dan lembaga politik Uni Eropa akan ditinggalkan oleh Inggris.
Namun, selain Inggris mengikuti aturan Uni Eropa selama masa transisi, Pengadilan Eropa akan terus memiliki keputusan akhir atas sengketa hukum.
2. Tidak Lagi Menghadiri KTT Uni Eropa
Jika ingin bergabung di KTT Dewan Uni Eropa di masa depan, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson harus diundang secara khusus.
Pertemuan rutin Uni Eropa juga tidak lagi akan dihadiri oleh para Menteri Inggris yang memutuskan hal-hal, salah satunya batas penangkapan ikan.
3. Proses Panjang Perdagangan
Pembicaraan mengenai aturan baru aktivitas pembelian dan penjualan barang dan jasa antara Inggris dengan negara-negara di seluruh dunia, akan diadakan dengan adanya Brexit.
Namun, perdagangan formal belum mendapatkan izin untuk diadakannya negosiasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia selama Inggris menjadi anggota Uni Eropa.
Pendukung Brexit berpendapat bahwa perekonomian Inggris akan meningkat bila memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan perdagangannya sendiri.
Selain itu terdapat banyak hal yang harus dibicarakan dengan Uni Eropa.
Persetujuan dan kesepakatan perdagangan Inggris-Uni Eropa adalah prioritas utama, sehingga biaya tambahan untuk barang dan hambatan perdagangan lainnya tidak diperlukan ketika transisi berakhir.
Jika kesepakatan perdagangan tercapai, mereka tidak akan dapat dimulai sampai periode transisi berakhir.
4. Paspor Berubah Warna
Paspor Inggris yang berwarna biru dikabarkan akan kembali, setelah lebih dari 30 tahun digantikan oleh desain merah keunguan yang digunakan saat ini.
Perubahan ini diumumkan pada 2017 lalu oleh Menteri Imigrasi, Brandon Lewis dengan memuji kembalinya desain biru dan emas yang "ikonik", yang pertama kali digunakan pada tahun 1921.
Dalam beberapa bulan, warna baru tersebut akan muncul secara bertahap, dengan semua paspor berwarna biru yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2020. Namun, paspor berwarna merah keunguan yang ada akan tetap berlaku.
5. Koin Brexit
Koin Brexit akan memasuki sirkulasi, ada sekitar 3 juta koin peringatan 50p Brexit yang bertuliskan tanggal "31 Januari" dan "Perdamaian, kemakmuran, dan persahabatan dengan semua bangsa".
Koin serupa telah direncanakan untuk diperkenalkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Oktober, yang merupakan tanggal Brexit sebelumnya.
Namun, koin-koin itu harus dilebur dan didaur ulang setelah batas waktu diperpanjang.
6. Tak Ada Lagi Departemen Brexit Inggris
Tim yang menangani negosiasi Inggris - Uni Eropa dan persiapan tanpa kesepakatan dikabarkan akan dibubarkan pada hari Brexit resmi.
Dibentuk pada tahun 2016 silam, Department for Exiting the European Union dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.
Untuk pembicaraan mendatang, tim negosiasi Inggris dikabarkan akan berbasis di Downing Street.
7. Jerman Tak Akan Menyerahkan Warganya ke Inggris
Tidak ada kemungkinan untuk beberapa tersangka yang dibawa kembali ke Inggris jika mereka melarikan diri ke Jerman.
Konstitusi Jerman tidak akan mengizinkan warganya untuk diserahkan, kecuali jika mereka ke negara Uni Eropa lain.
Juru bicara Kementerian Kehakiman Federal Jerman, mengatakan kepada BBC News bahwa, "Pengecualian ini tidak berlaku lagi setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa".
Belum ada keterangan mengenai apakah pembatasan yang sama akan berlaku untuk negara lain.
UK Home Office mengatakan bahwa European Arrest Warrant akan terus berlaku selama masa transisi. (Itu berarti Jerman akan dapat menyerahkan warga non-Jerman).
Namun, ia menambahkan bahwa jika undang-undang suatu negara mencegah penyerahan ke Inggris, hal itu "diharapkan akan mengambil alih persidangan atau hukuman dari orang yang bersangkutan".
Reporter: Natasha Khairunisa Amani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Inggris untuk menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan hidup di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaPM Inggris Rishi Sunak memundurkan kebijakan larangan penjualan mobil bensin dan diesel baru, dari 2030 menjadi 2035.
Baca SelengkapnyaPihak Inggris disebut telah menyiapkan dana segar sekitar Rp52,1 miliar sebagai dukungan penghitungan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKesepakatan tersebut ditandai dengan MoU yang ditandatangani Kepala Bappenas RI dan Menteri Pembangunan Inggris.
Baca SelengkapnyaArifin menyampaikan, Inggris berkomitmen akan meningkatkan dukungannya dalam mencapai target bebas emisi, atau Net Zero Emission (NZE) Indonesia.
Baca SelengkapnyaKekuasaan Inggris di Nusantara tidak berlangsung lama setelah lahirnya sebuah perjanjian dengan Belanda.
Baca SelengkapnyaKemerdekaan Qatar membuka babak baru dalam sejarah negara tersebut, hingga kini dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia.
Baca SelengkapnyaPerintah ini dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan pertikaian panjang yang berlangsung 8 delapan tahun.
Baca SelengkapnyaDalam sambutannya, Rosan menekankan peluang investasi di Indonesia khususnya pada sektor pendidikan, renewable energy, serta hilirisasi.
Baca SelengkapnyaI-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.
Baca SelengkapnyaPerbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang Trump yang berasal dari Partai Republik, yang memiliki pendekatan berbeda dengan Presiden Joe Biden.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan langkah itu jadi upaya untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan dunia. Ini juga sejalan dengan upaya penerapan energi bersih di Tanah Air.
Baca Selengkapnya