Sudah dua bulan krisis Rohingya, Suu Kyi baru melawat ke Rakhine

Merdeka.com - Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, hari ini buat pertama kalinya melawat ke bagian utara Negara Bagian Rakhine. Dia baru mengunjungi wilayah itu setelah dua bulan lebih konflik sektarian antara etnis minoritas muslim Rohingya dan militer serta warga mayoritas Buddha di Myanmar meletup, pada 25 Agustus lalu.

Dilansir dari laman Associated Press, Kamis (2/11), Suu Kyi tiba di Ibu Kota Sittwe, Negara Bagian Rakhine, pagi hari dan langsung menuju ke daerah sebelah utara di mana sebelumnya terdapat banyak perkampungan Rohingya. Saat kampanye dua tahun lalu, dia sudah pernah mengunjungi negara bagian itu tetapi cuma di bagian selatan yang dianggap tidak terlalu bergejolak.

"Penasihat negara sudah datang, tetapi langsung menuju daerah Maungdaw di sebelah utara Rakhine," kata Wakil Gubernur Rakhine, Tin Maung Swe.

Juru Bicara Suu Kyi, Zaw Htay, enggan membeberkan rencana perjalanan mereka dengan alasan demi keamanan. Namun, dia mengatakan Suu Kyi berjanji proses pemulangan orang Rohingya sedang berjalan.

Kemarin dikabarkan kalau rencana pemulangan (repatriasi) etnis minoritas muslim Rohingya mendadak mandek. Pemerintah Myanmar dan Bangladesh justru saling menyalahkan tentang mengapa rencana repatriasi terlunta-lunta.

Myanmar menuding Bangladesh sengaja mengulur waktu buat menunggu sampai uang bantuan berjumlah miliaran dollar dari sejumlah lembaga bantuan dunia cair, baru kemudian mengirim kembali orang Rohingya ke kampung halamannya.

Tudingan itu disampaikan oleh Zaw Htay. Dia mengatakan pemerintah Myanmar sudah bersiap memulai proses pemulangan orang Rohingya kapanpun, berdasarkan kesepakatan yang juga dibuat di masa lalu, yakni pada awal 1990-an. Namun, lanjut dia, Bangladesh masih maju mundur dalam rencana repatriasi.

"Kami sudah siap, tetapi di sisi lain kesepakatan kami ajukan belum diterima, dan akhirnya mandek," kata Zaw Htay kemarin.

Padahal nota kesepahaman tentang pos perbatasan antara kedua negara sudah diteken. Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Asaduzzaman Khan, meneken langsung kesepakatan itu di Ibu Kota Naypyitaw, Myanmar, pekan lalu. Namun, sampai saat ini tanda-tanda proses pemulangan orang Rohingya belum terlihat.

Menurut Htay, uang bantuan sebesar USD 400 juta sudah berada di tangan Bangladesh. Kabarnya duit itu bakal dipakai buat membangun kamp pengungsian lebih besar bagi orang Rohingya.

"Uang bantuan sudah di tangan mereka. Kami khawatir kalau mereka punya niat lain di samping repatriasi," ujar Htay.

Pemerintah Myanmar, menurut Htay, hanya akan menerima orang Rohingya yang diakui hidup di negara itu. Dia mengatakan masih menunggu daftar pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh pun buru-buru membantah tudingan Myanmar. Mereka menyatakan proses pemulangan orang Rohingya mandek gara-gara Myanmar menolak sepuluh poin dalam kesepakatan itu. Termasuk enggan melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan. Kofi Annan meminta pemerintah Myanmar memastikan keamanan, kesejahteraan, dan mengakui orang Rohingya jika dipulangkan.

Khan mengatakan kalau saat ini pemerintah Bangladesh dan Myanmar belum bisa membentuk satuan tugas terpadu repatriasi Rohingya. Menurut dia, hal itu bakal dibicarakan lagi saat Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, melawat ke Myanmar pada akhir November mendatang. (mdk/ary)