Suu Kyi janji tegakkan hak minoritas Muslim Rohingya di sidang PBB

Merdeka.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berjanji untuk lebih menegakkan hak asasi manusia di negaranya dalam masalah Muslim Rohingya di Rakhine. Janji tersebut dikatakan di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-71 di New York, Amerika Serikat dalam kesempatan pertamanya berpidato sebagai kepala negara.

Kritik tajam diterimanya belakangan lantaran terkesan cuek terhadap pencederaan hak asasi manusia Muslim Rohingya. Publik menilai apa yang dilakukan Suu Kyi terhadap mereka belum berdampak besar, mengingat sosoknya seorang penerima Nobel Perdamaian.

"Kami berkomitmen pada solusi berkelanjutan yang akan menggiring menuju perdamaian, stabilitas dan pembangunan untuk semua kelompok masyarakat Myanmar," paparnya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/9).

"Pemerintah kami mengambil pendekatan holistik membuat pembangunan pusat bagi dua program, jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan mempromosikan pemahaman dan kepercayaan," sambungnya.

Suu Kyi menunjuk pada pembentukan dari sebuah komisi penasihat untuk Rakhine yang diketuai mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Sekjen PBB tersebut, katanya, dimandat melingkupi dasar hak dan keamanan isu dari masyarakat Muslim Rohingya.

Lebih dari 100 orang diberitakan terbunuh pada 2012, 125 ribu umat Muslim Rohingya berada dalam status tanpa negara. Mereka menempatkan diri di kamp pengungsian, di mana pergerakan amat sangat terbatas.

Ribuan dari mereka teraniaya dan tinggal dalam kemiskinan dalan sebuah eksodus menggunakan perahu menuju Selatan dan negara negara tetangga ASEAN.

"Pemerintah Myanmar ingin mencari solusi perdamaian dalam isu komplikasi di Rakhine, karenanya membentuk badan komisi tersebut," tulis pernyataan pemerintah dalam lewat rilis yang dikeluarkan oleh Suu Kyi, seperti dikutip dari laman Strait Times, Rabu (24/8).