Buruh menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari lahir organisasi buruh internasional World Federation of Trade Unions (WFTU) di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10). Dalam aksinya ratusan buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan PHK massal.
Ratusan buruh gelar aksi tolak PHK di depan Istana
Demo Buruh
Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10).
Boneka teatrikal buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10).
Replika keranda mayat dibawa buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10).
Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10).
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca SelengkapnyaPenutupan gerai-gerai ini berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 371 karyawan.
Baca SelengkapnyaPramono juga mengatakan siap terjun langsung mewakili para buruh untuk bernegosiasi dengan perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, ruang dioalog di pemerintah Jakarta harus terbuka & bukan dihindari. Karena semakin dihindari semakin tidak baik bagi kenyaman dan ketentraman.
Baca SelengkapnyaBuruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPutusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaPerusahaan akhirnya menyetujui kenaikan upah buruh setelah mereka mogok kerja hampir 2 bulan.
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca SelengkapnyaPeraturan ini berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaKeputusan PHK diambil akibat kondisi bisnis yang rumit, yang dipengaruhi oleh berbagai tantangan seperti meningkatnya biaya dan perubahan cepat.
Baca SelengkapnyaMenurut Sudarto, saat ini terdapat 143.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang bergantung pada sektor IHT sebagai tenaga kerja di pabrik.
Baca Selengkapnya