Pilgub DKI
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan (kiri) dan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi (kanan), memberikan keterangan tentang dana kampanye cagub-cawagub DKI kepada wartawan di Jakarta, senin (17/9).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan data yang diperoleh seputar dana kampanye 6 pasang cagub/cawagub DKI, temuan ICW menyebutkan banyak nama 'siluman' dan anggaran kampanye yang tidak wajar sesuai yang dilaporkan.
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan (kiri) dan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi (kanan), memberikan keterangan tentang dana kampanye cagub/cawagub DKI kepada wartawan di Jakarta, senin (17/9).
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan (kiri) dan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi (kanan), memberikan keterangan tentang dana kampanye cagub/cawagub DKI kepada wartawan di Jakarta, senin (17/9).
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan (kiri) dan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi (kanan), memberikan keterangan tentang dana kampanye cagub/cawagub DKI kepada wartawan di Jakarta, senin (17/9).
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan (kiri) dan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi (kanan), memberikan keterangan tentang dana kampanye cagub/cawagub DKI kepada wartawan di Jakarta, senin (17/9).
Pemesanan tiket Whoosh dari dan menuju Stasiun Karawang resmi dibuka hari ini, Minggu (22/12/2024).
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Gerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.
Baca Selengkapnya
OSO pun meminta semua pihak agar tidak pernah meremehkan partai kecil, terutama partai yang tidak lolos ke parlemen.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, partai kecil tidak kalah semangatnya dengan partai-partai besar.
Baca Selengkapnya
Kubu Ahmad Luthfi menghormati gugatan dari Andika-Hendi dengan menyiapkan tim untuk memberikan keterangan di hadapan MK.
Baca Selengkapnya
PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca Selengkapnya
Ronny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi