Wapres Jusuf Kalla (tengah) mendampingi Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kiri) dan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono saat islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5). Kesepakatan tersebut berisi empat poin untuk menengahi dualisme kepemimpinan Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah yang diusung Golkar pada Pilkada mendatang. Proses hukum perselisihan Pimpinan Partai tetap berjalan.
Agung dan Ical akhirnya islah demi pilkada
Islah Golkar
Wapres Jusuf Kalla (tengah) mendampingi Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kiri) dan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono saat islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saat menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono usai menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saat menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono usai menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono usai menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Wapres Jusuf Kalla bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono usai menandatangani islah terbatas Partai Golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5).
Pemesanan tiket Whoosh dari dan menuju Stasiun Karawang resmi dibuka hari ini, Minggu (22/12/2024).
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaDolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaOSO pun meminta semua pihak agar tidak pernah meremehkan partai kecil, terutama partai yang tidak lolos ke parlemen.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, partai kecil tidak kalah semangatnya dengan partai-partai besar.
Baca SelengkapnyaKubu Ahmad Luthfi menghormati gugatan dari Andika-Hendi dengan menyiapkan tim untuk memberikan keterangan di hadapan MK.
Baca SelengkapnyaPDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.
Baca Selengkapnya