Ancaman Proses Hukum Menanti, Begini Fakta Permainan Bansos di Bandung Barat
Merdeka.com - Di tengah keprihatinan karena merebaknya pandemi Covid-19, sejumlah kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) masih terjadi di tanah air, seperti yang baru-baru ini terungkap di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Kasus ini pun turut mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Ia meminta aparat berwenang menindaklanjuti temuan Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terkait kasus pemalsuan kualitas beras dan permainan harga telur di program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Bagi saya kalau melanggar hukum tentu silahkan penegak hukum mengusutnya," ujarnya seperti dilansir dari liputan6.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang terjadi akibat banjir di Bandung? Hujan lebat yang melanda Bandung sepanjang Kamis (11/1) lalu menyebabkan bencana banjir hingga vira di media sosial.
-
Apa itu Bansos PKH? Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 lalu. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
Terjadi Berulang-ulang
Ace mengatakan, permainan bansos di KBB ini bukanlah yang pertama terjadi. Bahkan Komisi VIII DPR RI selaku mitra pemerintah telah berulang kali menyampaikan adanya permainan ini ke Kementerian Sosial.
Menurutnya, seharusnya pendistribusian bantuan melalui e-warung dan agen mampu mempermudah masyarakat, serta menjaga harga dan kualitas bantuan logistik yang diserahkan tetap baik.
"Memang ada beberapa mekanisme pengadaan, ada yang melalui e-warung dan agen, seharusnya melalui e-warung bisa menjaga harga dan kualitas barang yang wajar tanpa mengurangi kualitas," papar dia.
Harga Telur dan Beras Busuk Dijual di Atas Harga Pasar
Ace mengatakan, selain pemalsuan kualitas beras, tim Saber Pungli Jawa Barat juga turut mengungkap adanya permainan harga telur. Ia mengatakan, harga telur yang dijual amat mahal dan melebihi standar normal di pasaran.
Telur yang harganya mahal itu turut disertakan dalam program sembako BPNT tersebut. Ace berharap adanya temuan itu bisa menjadi pembuka pintu dalam proses penanganan hukum, terlebih bagi mereka yang terlibat dalam pengadaan bansos Sembako program BPNT tersebut.
"Pada prinsipnya, agen atau e-warung seharusnya mengedepankan kualitas sesuai pengadaan BPNT, jangan main-main, kualitas harus betul-betul diperhatikan," ujarnya mengingatkan.
Dianggap Berani di Tengah Masa Pandemi Covid-19
Hal senada turut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah. Menurutnya, permainan bansos ini sudah bukan rahasia lagi.
Ia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur beras yang dibagikan sudah busuk hingga dihinggapi ulat.
Temuan kasus penyelewengan bansos di KBB dianggapnya berani, di tengah proses hukum terhadap Bupati Bandung Barat yang terjerat kasus dugaan bantuan sosial (Bansos). Temuan Tim Saber Pungli Jabar ini pun bisa menjadi pijakan aparat dalam mengungkap fakta.
"Jangan sampai masyarakat yang tengah sulit ditambah dengan bantuan yang menyedihkan seperti itu, ini sangat keterlaluan," kata dia.
Oknum yang Terlibat Terancam Diproses Hukum
Politisi Demokrat itu dengan tegas meminta agar para penegak hukum bisa memutus mata rantai kecurangan program bansos, dengan meminta para oknum yang terlibat untuk diproses secara hukum.
"Saya selaku anggota DPRD Jabar mengutuk oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti itu. Itu jelas ada pidananya, kalau dia melanggar pidana ya dihukum," kata dia.
Tim Saber Pungli Jabar sebelumnya berhasil mengungkap dugaan pemalsuan kualitas beras dan bahan sembako lainnya seperti telur di Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Tim sapu bersih pungutan liar itu menemukan fakta jika harga jual beras kualitas buruk dan telur bantuan tersebut melebihi harga di pasaran. Harga telur yang dijual di kisaran Rp28.000-29.000 per kilogram, melebihi harga eceran pasaran yang berada di angka Rp22.500 per kilogram. (mdk/nrd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah sejumlah tempat di Jabodetabek untuk mengusut kasus korupsi Banpres.
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca SelengkapnyaMeski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaDiketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar
Baca SelengkapnyaKPK menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Presiden (Banpres) saat Pandemi Covid-19 di Jabodetabek 2020.
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Baca SelengkapnyaKapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Presiden (Banpres) Joko Widodo saat penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep yang menyebut bansos dikorupsi di masa pandemi lebih bermasalah ketimbang bansos dipolitisasi di masa Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan tak pandang bulu dalam mengusut kasus ini.
Baca Selengkapnya