Mengenal Bentuk Pemerintahan Jepang, Berikut Sejarahnya

Merdeka.com - Jepang merupakan negara yang dikenal dengan perekonomian yang maju walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam. Namun negara ini dapat membuktikan keberhasilannya dalam hal perekonomian. Sehingga Negara Jepang mampu bersaing dengan negara lain di dunia Internasional dalam sektor perekonomian.

Selain merupakan negara dengan perekonomian yang kuat, Jepang juga terkenal sebagai negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Di Jepang terdapat 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kira-kira 3800 kilometer.

Luasnya negara ini kira-kira 370.000 kilometer persegi. Pulau-pulau besar itu antara lain Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan Jepang 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan, dan 25% terdiri dari daratan. Pegunungan Jepang memanjang diseluruh kepulauannya, berupa bukit-bukit yang tertutup hutan dan diantaranya ada lembah-lembah sempit yang dapat digunakan untuk pertanian. Di sana-sini terdapat gununggunung yang menjulang tinggi ke atas dan beberapa diantaranya adalah gunung berapi.

Tak hanya dunia perekonomian dan wilayahnya yang penting diketahui dari Jepang. Hal menarik lainnya yang juga perlu dipahami dari Jepang adalah bentuk pemerintahan Jepang itu sendiri. Lebih jauh berikut ini informasi lengkap mengenai bentuk pemerintahan Jepang, lengkap dengan sejarahnya telah dirangkum merdeka.com melalui media.neliti dan berbagai sumber lainnya.

Profil Singkat Jepang

Sebelum mengetahui bentuk pemerintahan Jepang, hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah profil singkat mengenai negara yang kerap disabut sebagai negara sakura tersebut. Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea dan Rusia.

Kepulauan Jepang terletak di sebelah bumi bagian utara, membujur dari selatan di kepulauan Okinawa yang berbatas dengan Taiwan, sebelah utara berbatas dengan Rusia; di sebelah barat adalah laut Cina dan Samudra Pasifik di sebelah timurnya.

Negara dengan wilayah yang cukup luas ini memiliki keragaman budaya yang setiap wilayahnya memiliki ciri khas masing-masing, baik kesenian maupun makanan. Sementara itu, perihal kebiasaan makan masyarakat Jepang berkaitan erat dengan kondisi alam dan tempat tinggal.

Dengan naiknya pendapatan dan berubahnya gaya hidup memberikan berbagai dampak terhadap kebiasaan makan. Kualitas maupun kuantitas makanan sangat berpengaruh, serta sikap mereka memilih makanan pun ikut berubah.

Masuknya budaya modern ke Jepang tidak membuat masyarakat lebih menyukai makanan modern dibandingkan makanan tradisional Jepang. Masyarakat lebih memilih makanan tradisionalnya yang berbahan dasar ikan sebagai makanan pokok. Budaya mengkonsumsi ikan sudah dilakukan sebelum agama Buddha masuk ke Jepang.

Budaya ini dimulai sejak periode zaman Jomon (14.000- 400SM), masyarakat Jepang pada masa itu hidup dalam kelompok kecil yang tersebar di dataran tinggi dan pesisir pantai. Pada periode ini mata pencarian sehari-hari masyarakat Jepang adalah berburu dan menangkap ikan. Masyarakat Jepang belum memahami bagaimana cara bertani.

Sejarah Bentuk Pemerintahan Jepang

Bangsa Jepang mengalami sejarah yang panjang. Dalam sejarahnya Jepang diwarnai dengan berbagai peperangan. Secara garis besar pembabakan sejarah Jepang dapat dibagi menjadi 6 jaman, yaitu Zaman Purba, Zaman Awal Sejarah Jepang, Zaman Abad Pertengahan, Zaman Peralihan, Zaman Kebangkitan Jepang, dan Zaman Baru.

Bentuk pemerintahan Jepang adalah parlementer. Dalam pembuatan kebijakan Jepang, melibatkan aktor-aktor dalam pemerintahan. Mekanisme pembuatan kebijakan di Jepang memiliki perbedaan dengan negara lain, yakni terletak pada proses serta aktor-aktor pembuat kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan Jepang, aktor-aktor yang terlibat dan memperngaruhi pembuatan kebijakan yakni Diet, sebagai lembaga legislatif serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan Kabinet yang di dalamnya juga termasuk Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara sebagai lembaga eksekutif.

Mekanisme pembuatan kebijakan di Jepang terdiri dari beberapa tahap, pertama dimulai dari level agency atau advisory panel, kemudian masuk ke Kabinet dan terakhir masuk dalam pertimbangan Diet.

Dalam hal ini diet merupakan suatu lembaga legislatif yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan undang - undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut, serta kekuasaan sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi 1947, tepatnya Bab 4 Pasal 41 yang berbunyi:

“Diet adalah badan tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan legislatif negara”. (mdk/nof)