Sejarah 27 September 1950: Indonesia Resmi Menjadi Anggota PBB ke-60

Merdeka.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Maka dari itu salah satu fungsi PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi.

Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 27 September 1950 sebagai anggota ke-60. Dengan demikian, secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diakui oleh negara-negara lain yang juga berada di PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan 59 negara anggota lainnya.

Berikut ini informasi lengkap mengenai sejarah 27 September 1950, di mana Indonesia telah resmi menjadi anggota PBB ke-60 telah dirangkum melalui Liputan6.com dan repository.umy. ac.id:

Indonesia Menjadi Anggota ke-60 PBB

Pada tahun 1945, saat kemerdekaan Indonesia diumumkan, Indonesia masih dalam kondisi belum stabil baik dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam keadaan yang baru saja merdeka, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri dan juga mencapai kepentingan nasionalnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Tujuan lain Indonesia bergabung dengan organisasi seperti PBB ataupun kerja sama lainnya adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara merdeka. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 27 September 1950 sebagai anggota ke-60.

Kekecewaan dan Keluarnya Indonesia dari Anggota PBB

Lima belas tahun setelah bergabung dengan PBB, Indonesia melalui surat resmi menteri luar negeri, Dr. Soebandrio, tanggal 20 Januari 1965, menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB.

Kemlu RI/Suwandy

Sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK. Ketidaksetujuan dan penentangan Indonesia terhadap pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK bukan tidak beralasan, hal tersebut disebabkan karena saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersitegang satu sama lain.

Konflik antar Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno yang anti barat menganggap sebagai suatu ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan Imperialisme Inggris.

Sehingga diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sama halnya dengan memberikan pengakuan terhadap Federasi Malaysia yang Indonesia anggap sebagai boneka Inggris dan akan membahayakan Indonesia.

Indonesia Masuk Kembali menjadi Anggota

Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari pergaulan negara-negara dunia. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi sempit. Ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang dapat tidak dapat dipenuhi sendiri, melainkan membutuhkan bantuan asing atau negara lain dalam pemenuhannya.

Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia mengubah sikap terhadap PBB.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB. Dalam sidang pada 3 Juni 1966, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB (Pujiastuti, Tamtomo, & Suparno, 2007).

Kemudian, keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB disampaikan lewat pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia itu disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. (mdk/nof)