Ahok sebut bekas pengelola bawa alat berat bikin sampah menumpuk

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutus kontrak kerja sama dengan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). Penghentian itu sempat berakibat penumpukan sampah yang klimaksnya terjadi pada Kamis (21/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, penumpukan itu terjadi karena pengelola langsung menarik keluar alat berat begitu kontrak diputus. Kejadian itu membuat Dinas Kebersihan ragu untuk memasukkan alat-alat berat milik mereka.

"Ya itu karena itu tadi, ada masalah mereka langsung tarik luar sebelum barang (pemberat Pemprov) masuk. Dinas kebersihan berpikir kalau masukin barang dulu, belum putus (kerja sama) enggak bener, gitu loh," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (22/7).

Atas keputusan tersebut, sempat ada pihak yang akan menggunakan pengacara, sehingga Ahok mengambil keputusan bahwa tak apa sehari saja sampah menumpuk.

"Ya sudahlah itu kan mau pakai pengacara-pengacara nih, ya sudah ambil alih beda sehari numpuk, ya sudah dirapihin. Dulu waktu kita ambil alih untuk pengolahan sampah di sungai, airnya tahun 2012, akibatnya apa? Semua sungai penuh sampah. Semua koran menulis, membuat foto bisa jalan di atas sungai, pasti ada risiko, karena kan enggak koperatif sama kita. Ya enggak apa-apa," jelasnya.

"Dulu Menteng saja sampah nya enggak bisa nyangkut, marah-marah orang sama saya, sungai semua kotor, ya enggak apa-apa," tutupnya.

Ahok mengaku aneh, begitu Bantargebang diambil alih Pemptov DKI tapi belum bisa memberikan peran optimal. Sejauh ini, Dinas terkait belum memberikan laporan kekurangan untuk mendukung pengelolaan sampah.

"Kamu tanya sama kepala dinas deh teknisnya, saya juga enggak tahu ada laporannya enggak optimal kenapa. Karena kalau kurang alat ya tinggal beli, enggak ada alasan sebetulnya kurang optimal, kecuali sudah penuh, itu ceritanya lain," tutupnya.